SITUBONDO — Proyek pemeliharaan jalan ruas Gebangan – Tokelan Kabupaten Situbondo, yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 senilai lebih dari Rp600 juta, kini menjadi bahan sorotan. Proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP), Bidang Bina Marga, yang dikerjakan CV SITUBONDO itu memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis kontrak.
Kali ini, bukan hanya Semar yang mengernyitkan dahi. Bagong mulai menghitung, Gareng sibuk mengukur, sementara Petruk bertanya polos: “Kalau anggaran sudah ratusan juta, apakah ketebalan aspal juga harus ikut menebalkan rasa percaya masyarakat?”
Pertanyaan tersebut muncul setelah Heppy, seorang pemerhati publik sekaligus putra daerah Situbondo, melakukan peninjauan lapangan dan menyampaikan sejumlah temuan awal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Dari hasil peninjauan tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang patut diklarifikasi dan diuji secara teknis.
1. Ketebalan Aspal: Angka Kontrak dan Kondisi Lapangan Perlu Dipertemukan
Heppy menduga terdapat ketidaksesuaian ketebalan lapisan aspal Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).
Berdasarkan data dan estimasi yang disampaikan, ketebalan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan disebut sekitar 4 sentimeter. Namun, hasil pengukuran lapangan yang diklaim dilakukan menunjukkan angka rata-rata sekitar 3,1 sentimeter.
Tak berhenti di situ, muncul pula perbandingan estimasi kebutuhan material berdasarkan dokumen pekerjaan sekitar 183,31 ton dengan perkiraan realisasi lapangan sekitar 143,06 ton.
Jika angka tersebut benar dan dapat dibuktikan melalui pengujian teknis, tentu bukan persoalan sepele.
Sebab, aspal bukan adonan gorengan yang boleh dikurangi sedikit demi sedikit tanpa memengaruhi hasil akhirnya.
Semar pun mungkin akan berkata, jalan memang tidak perlu setebal tembok benteng. Namun, kalau spesifikasi kontrak sudah ditentukan, mengapa hasilnya justru perlu dipertanyakan?
2. Tiket Timbangan AMP: Jangan Sampai Kertas Lebih Berat daripada Aspal
Persoalan kedua menyangkut dugaan ketidaksesuaian pencatatan tonase pada dokumen pengiriman atau Delivery Order (DO) dari Asphalt Mixing Plant (AMP).
Heppy mempertanyakan apakah angka tonase dalam dokumen pengiriman benar-benar sesuai dengan material yang sampai dan terhampar di lokasi pekerjaan.
Sampai saat ini, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen pengiriman, tiket timbangan, catatan produksi AMP, serta pencocokan dengan volume pekerjaan di lapangan.
Bagong yang terkenal ceplas-ceplos mungkin akan berkomentar:
“Kalau timbangannya menunjukkan angka besar, tetapi aspalnya diduga lebih sedikit, jangan-jangan yang paling tebal justru berkas administrasinya!”
Tentu saja, candaan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi manipulasi. Justru karena itulah dokumen perlu diperiksa secara terbuka.
3. Core Drill: Pengujian Jangan Sampai Hanya Menemukan yang Ingin Ditemukan
Temuan berikutnya menyangkut proses pengambilan sampel inti aspal atau core drill untuk menguji ketebalan dan mutu pekerjaan.
Heppy mempertanyakan independensi serta metode penentuan titik pengambilan sampel. Ia menduga titik pengujian berpotensi tidak mewakili keseluruhan ruas pekerjaan.
Apabila pengujian hanya mengambil sampel pada titik tertentu tanpa metode yang dapat dipertanggungjawabkan, hasilnya tentu berisiko tidak menggambarkan kondisi pekerjaan secara menyeluruh.
Gareng pun seolah mengingatkan:
“Namanya pengujian, mestinya mencari kebenaran, bukan sekadar mencari lokasi yang paling nyaman untuk mendapatkan hasil bagus.”

Karena itu, pengujian ulang dengan metode pengambilan sampel yang transparan, representatif, dan melibatkan pihak independen patut dipertimbangkan.
PPK dan Konsultan Pengawas Jangan Hanya Hadir dalam Dokumen
Sorotan tidak berhenti pada pihak pelaksana. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta jajaran pengawasan Dinas PUPP Bidang Bina Marga juga perlu mendapat perhatian.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan, bagaimana hasil pengukuran diverifikasi, dan apakah seluruh persyaratan teknis telah dipenuhi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Sebab, pengawasan proyek bukan sekadar mengumpulkan foto, mengisi formulir, lalu menyusun laporan akhir.
Ada tanggung jawab memastikan bahwa pekerjaan yang dibayar menggunakan uang negara benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Petruk mungkin akan melontarkan pertanyaan sederhana:
“Kalau jalan sudah selesai, apakah pengawasannya juga selesai? Atau justru baru dimulai ketika masyarakat menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan?”
Heppy Siapkan Dokumen, Minta Evaluasi Terbuka
Heppy menyatakan tengah mengonsolidasikan dokumentasi hasil peninjauan, termasuk pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur serta dokumentasi papan informasi proyek.
Ia meminta Dinas PUPP, PPK, konsultan pengawas, dan pihak pelaksana memberikan penjelasan terbuka mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Heppy juga menyatakan akan menyampaikan hasil temuannya secara resmi kepada Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Situbondo, apabila diperlukan. Pengaduan juga direncanakan melalui kanal SP4N-LAPOR!.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemeriksaan objektif, bukan sekadar saling melempar pernyataan.
Uang Rakyat Bukan Uang Sulap
Pada akhirnya, persoalan proyek Gebangan – Tokelan bukan semata-mata tentang berapa sentimeter ketebalan aspal atau berapa ton material yang digunakan.
Persoalan utamanya adalah kepastian bahwa setiap rupiah APBD dibelanjakan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk boleh saja berbeda gaya dalam menyampaikan kritik. Namun, keempatnya tentu sepakat bahwa jalan umum bukan panggung sulap: material tidak boleh sekadar terlihat banyak di atas kertas, sementara kondisi fisiknya masih menyisakan tanda tanya.
Jika pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, tunjukkan bukti teknisnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan perbaikan.
Sebab, masyarakat tidak sedang meminta jalan berlapis emas. Masyarakat hanya menginginkan jalan yang dikerjakan sesuai kontrak, kuat dilalui, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan temuan dan pernyataan awal Heppy yang masih memerlukan verifikasi independen. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, PPK, konsultan pengawas, maupun CV SITUBONDO. Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi seluruh pihak terkait. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan melakukan pelanggaran sebelum adanya pembuktian melalui pemeriksaan yang berwenang.












