Hilirisasi, cold storage, SPPG, dan Koperasi Nelayan Merah Putih dinilai menjadi kunci memperkuat posisi tawar serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan masyarakat pesisir.
SITUBONDO – Melimpahnya sumber daya laut Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Di tengah potensi produksi perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 18.000 hingga 22.000 ton per tahun, persoalan harga jual rendah, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan lemahnya posisi tawar nelayan masih menjadi tantangan serius.
Ironi tersebut menjadi perhatian H. Enggrit. Ia menilai, persoalan utama sektor perikanan Situbondo bukan semata-mata terletak pada kemampuan produksi, melainkan belum optimalnya tata kelola pascatangkap, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil laut.
Selama nelayan hanya menjual ikan dalam bentuk bahan mentah tanpa memiliki akses memadai terhadap fasilitas penyimpanan maupun jaringan pemasaran, mereka akan terus menghadapi risiko kerugian ketika hasil tangkapan melimpah dan harga pasar mengalami penurunan.
Menurut H. Enggrit, kekayaan laut semestinya menjadi sumber kemakmuran masyarakat pesisir. Namun, tanpa sistem perdagangan yang lebih adil dan terintegrasi, peningkatan produksi belum tentu menghasilkan peningkatan pendapatan bagi nelayan.
“Jangan sampai laut Situbondo kaya ikan, tetapi nelayannya tetap hidup dalam keterbatasan. Kekayaan laut harus memberikan keuntungan nyata kepada masyarakat pesisir, bukan hanya kepada mata rantai perdagangan,” demikian pokok gagasan yang disampaikannya.
PRODUKSI BESAR, NILAI TAMBAH BELUM OPTIMAL
Potensi perikanan tangkap Situbondo, khususnya kawasan pesisir utara, memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Dalam estimasi pemetaan potensi yang menjadi dasar gagasan tersebut, panjang kawasan pesisir utara diperkirakan sekitar 75–80 kilometer, dengan jumlah nelayan aktif sekitar 4.500–5.200 orang dan armada penangkapan sekitar 1.200–1.500 unit.
Komoditas hasil tangkapan meliputi ikan pelagis kecil seperti sarden, teri, kembung, dan layang. Selain itu, terdapat tongkol, cakalang, tuna, ikan demersal, udang, cumi-cumi, rajungan, hingga lobster.
Namun, besarnya potensi tersebut menyimpan persoalan klasik. Ketika musim tangkap berlangsung dan pasokan ikan meningkat, kemampuan penampungan serta pengolahan belum tentu mampu mengikuti lonjakan produksi.
Akibatnya, nelayan menghadapi keterbatasan pilihan. Ikan harus segera dijual untuk menjaga kualitas, meskipun harga yang ditawarkan belum tentu menguntungkan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan jumlah tangkapan. Diperlukan pembenahan rantai pasok agar nilai ekonomi ikan tidak berhenti pada transaksi pertama di tingkat nelayan.
COLD STORAGE MENJADI KEBUTUHAN STRATEGIS
Salah satu aspek yang disoroti adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.
Berdasarkan estimasi dalam telaah potensi tersebut, kapasitas penyimpanan yang tersedia diperkirakan berkisar 200–300 ton. Sementara itu, kebutuhan tambahan diproyeksikan mencapai 500–800 ton.
Angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui inventarisasi fasilitas yang beroperasi, kapasitas efektif, dan pemetaan produksi musiman.
Panarukan dinilai memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat penampungan dan distribusi hasil perikanan. Adapun Mangaran berpotensi memperkuat pelayanan bagi kawasan pesisir bagian barat.
Keberadaan fasilitas penyimpanan memungkinkan ikan tidak harus langsung dilepas ke pasar ketika harga sedang rendah. Dengan pengelolaan yang profesional, hasil tangkapan dapat disimpan, disortir, dan didistribusikan sesuai kebutuhan pasar.
Dengan demikian, pembangunan cold storage bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen untuk memperkuat posisi tawar nelayan.
SPPG DAN KOPERASI NELAYAN MERAH PUTIH PERLU DIDORONG MENJADI KEKUATAN EKONOMI
H. Enggrit juga mendorong agar SPPG dan Koperasi Nelayan Merah Putih tidak berhenti sebagai institusi administratif, tetapi mampu mengambil peran nyata dalam penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
SPPG dapat dijajaki sebagai bagian dari ekosistem kemitraan pangan, khususnya dalam pengembangan produk perikanan yang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, kebutuhan gizi, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Sementara itu, Koperasi Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada anggotanya.
Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Membangun mekanisme pembelian ikan langsung dari nelayan dengan harga transparan dan wajar.
- Mengembangkan fasilitas penyimpanan dingin melalui investasi dan pengelolaan profesional.
- Mendorong industri pengolahan hasil laut berbasis potensi lokal.
- Memperluas jaringan pemasaran antardaerah.
- Membuka akses pembiayaan produktif bagi anggota koperasi.
- Melibatkan keluarga nelayan dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran produk.
Produk seperti ikan asap, pindang, abon ikan, kerupuk udang, fillet beku, hingga tepung ikan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.
Meski demikian, kerja sama SPPG dan koperasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan riil, kesesuaian regulasi, standar keamanan pangan, kepastian pembeli, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Transparansi pengelolaan koperasi juga menjadi syarat penting agar lembaga tersebut tidak berubah menjadi ruang kepentingan segelintir pihak.
PROYEKSI KENAIKAN HARGA 140–160 PERSEN, PERLU PEMBUKTIAN KELAYAKAN
Dalam gagasan pengembangan sektor perikanan tersebut, muncul proyeksi potensi peningkatan harga ikan di tingkat nelayan sebesar 140–160 persen apabila penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran berjalan secara terintegrasi.
Selain itu, penyerapan hasil tangkapan ditargetkan mencapai 95–100 persen. Potensi ikan terbuang yang diperkirakan sebesar 15–20 persen diharapkan dapat ditekan hingga di bawah 5 persen.
Pengembangan industri pengolahan juga diproyeksikan berpotensi membuka 200–300 lapangan pekerjaan baru.
Namun, angka-angka tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai target atau proyeksi, bukan capaian yang sudah terbukti. Realisasinya membutuhkan kajian kelayakan usaha, data harga komoditas, perhitungan biaya operasional, kapasitas produksi, kebutuhan investasi, dan kepastian pasar.
Kenaikan harga hingga 160 persen, misalnya, tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh jenis ikan dan musim tangkap. Dampaknya akan sangat bergantung pada jenis komoditas, kualitas produk, biaya penyimpanan, serta jalur distribusi.
Karena itu, keberhasilan program harus diukur berdasarkan peningkatan pendapatan bersih nelayan, bukan sekadar kenaikan harga jual di atas kertas.
PEMERINTAH DAERAH DITANTANG MEMBENAHI RANTAI TATA NIAGA
Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Pemetaan produksi per kecamatan, inventarisasi fasilitas penyimpanan, penguatan koperasi, akses pembiayaan, pembinaan industri pengolahan, hingga kemitraan pemasaran perlu ditempatkan dalam satu perencanaan pembangunan ekonomi pesisir.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap tata kelola koperasi dan penggunaan fasilitas publik harus dilakukan secara terbuka agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan nelayan.
Persoalannya kini bukan hanya seberapa besar ikan yang mampu ditangkap dari laut Situbondo, melainkan seberapa besar nilai ekonomi yang akhirnya dinikmati masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
NELAYAN HARUS MENJADI PEMILIK KEKUATAN EKONOMI, BUKAN SEKADAR PEMASOK
Gagasan H. Enggrit membawa satu pesan mendasar: pembangunan perikanan Situbondo perlu bergeser dari orientasi produksi menuju penguatan nilai tambah.
Nelayan tidak seharusnya terus berada pada posisi paling lemah dalam rantai perdagangan. Mereka perlu mendapatkan akses terhadap penyimpanan, pengolahan, pembiayaan, dan pemasaran agar memiliki pilihan ketika harga ikan mengalami tekanan.
Jika hilirisasi berjalan dengan tata kelola yang sehat, koperasi dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, keluarga nelayan memperoleh peluang pekerjaan baru, dan produk perikanan Situbondo memiliki kesempatan menembus pasar yang lebih luas.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak semestinya hanya diukur dari angka produksi tahunan.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah meningkatnya pendapatan nelayan, berkurangnya kerugian pascatangkap, terbukanya lapangan pekerjaan, dan semakin kuatnya ekonomi masyarakat pesisir.
Sebab, laut yang kaya ikan belum tentu membuat nelayannya sejahtera. Kekayaan laut baru memiliki arti ketika kemakmurannya benar-benar kembali kepada masyarakat yang menjaganya.
