SITUBONDO – Program revitalisasi sekolah yang semestinya menjadi investasi jangka panjang bagi keselamatan dan masa depan anak didik justru menuai sorotan. Proyek revitalisasi TK Nurul Hidayah, Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran Rp880.234.000,00, kini menjadi perhatian LPK Jatim DPC Situbondo.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Tim investigasi LPK Jatim menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut dugaan penggunaan material bangunan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan standar teknis.
Dalam hasil penelusuran lapangan, LPK Jatim menyoroti dugaan penggunaan material batu dan pasir yang dipertanyakan legalitas serta asal-usulnya. Selain itu, tim juga menemukan proses pengolahan adukan pasir dan semen yang diduga tidak menggunakan bak spesi sebagaimana metode kerja yang semestinya diterapkan.
Temuan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran konstruksi. Namun, dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp900 juta, pemeriksaan teknis dan pembuktian di lapangan menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar.
Feri Kumolowongso, Tim Investigasi LPK Jatim DPC Situbondo, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sekadar urusan teknis pembangunan biasa.
Menurutnya, setiap material yang digunakan dalam proyek pendidikan yang dibiayai uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mutu, spesifikasi, maupun asal-usulnya.
“Jangan sampai bangunan pendidikan terlihat megah di atas kertas, tetapi kualitas pekerjaannya justru menyisakan tanda tanya. Uang negara harus menghasilkan bangunan yang benar-benar berkualitas, bukan sekadar laporan pekerjaan yang terlihat sempurna,” demikian substansi sikap yang disampaikan tim investigasi.
Semar Bertanya, Gareng Menghitung, Petruk Menyindir, Bagong Tertawa
Di tengah persoalan tersebut, seandainya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong ikut meninjau proyek, mungkin akan muncul dialog yang cukup menggelitik.
Semar barangkali bertanya, “Kalau anggarannya hampir Rp900 juta, apakah kualitas bangunannya juga sudah mendekati nilai anggarannya?”
Gareng mungkin sibuk menghitung, apakah setiap material yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan.
Petruk bisa saja menyindir, “Jangan sampai pasirnya punya asal-usul yang lebih misterius daripada cerita pewayangan.”
Sementara Bagong, dengan gaya polosnya, mungkin hanya tertawa sambil bertanya, “Kalau adukan semen saja tidak jelas metodenya, bagaimana kita bisa memastikan kekuatan bangunannya?”
Tentu saja, keempat tokoh pewayangan tersebut hanya menjadi ilustrasi. Sebab, dalam proyek yang menggunakan uang rakyat, pertanyaan mengenai mutu pekerjaan bukan bahan lelucon. Justru transparansi dan pengawasanlah yang seharusnya menjadi keseriusan utama.
LPK Jatim Desak Pemeriksaan Menyeluruh
Atas temuan tersebut, LPK Jatim DPC Situbondo meminta instansi berwenang melakukan langkah konkret, bukan sekadar pemeriksaan administratif di balik meja.
Sedikitnya terdapat lima tuntutan yang disampaikan:
- Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap pekerjaan revitalisasi TK Nurul Hidayah, termasuk bagian konstruksi yang dipersoalkan.
- Memverifikasi spesifikasi teknis dengan membandingkan dokumen perencanaan, gambar kerja, RAB, serta material yang benar-benar digunakan.
- Melaksanakan audit administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan, serta dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- Meminta klarifikasi terbuka dari kepala sekolah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program revitalisasi.
- Mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran administratif, kerugian negara, atau indikasi tindak pidana.
LPK Jatim DPC Situbondo juga meminta Kemendikdasmen, Inspektorat Jenderal, serta instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Bagi LPK Jatim, apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, hasil pemeriksaan harus mampu membuktikannya secara objektif. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan.
Kepala Sekolah Sebut Material Resmi Sesuai Sorduk
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai material batu dan pasir yang dipersoalkan, pihak kepala sekolah menyampaikan bahwa material tersebut resmi dan sesuai sorduk.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, klaim kesesuaian material tetap perlu diuji melalui dokumen pendukung dan pemeriksaan teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Sebab, pernyataan bahwa material telah sesuai tentu akan lebih kuat apabila disertai bukti asal-usul material, dokumen pembelian, spesifikasi teknis, serta hasil pemeriksaan fisik.
Di sinilah pentingnya transparansi. Bukan hanya pihak yang menyampaikan dugaan yang perlu membuktikan temuannya, tetapi pihak pelaksana juga perlu membuka dokumen yang dapat menjelaskan bahwa pekerjaan benar-benar sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, revitalisasi sekolah bukan perlombaan mempercantik bangunan atau menyelesaikan pekerjaan demi mengejar laporan administrasi. Bangunan tersebut akan digunakan anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan membangun masa depan.
Jangan sampai uang negara sudah bekerja keras, tetapi pengawasan justru berjalan santai.
Semar boleh tersenyum, Petruk boleh menyindir, Gareng boleh menghitung, dan Bagong boleh tertawa. Namun, kualitas bangunan sekolah tidak boleh dijadikan bahan tebak-tebakan.
Karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar pasir, batu, dan semen, melainkan keselamatan anak-anak serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang negara.
