SITUBONDO – Kalau pembangunan selalu disebut sebagai tanda kemajuan, lalu bagaimana jika kemajuan itu justru berhadapan dengan kelestarian alam? Apakah pohon mangrove harus mengalah demi gudang, atau gudang yang harus lebih dahulu belajar menghormati lingkungan?
Pertanyaan itu rupanya mulai mengusik ketenangan Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk. Bukan karena mereka tiba-tiba membuka usaha rumput laut, melainkan karena mendengar kabar rencana pembangunan gudang rumput laut milik salah satu perusahaan (PT) di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
Di kawasan tersebut terdapat ekosistem mangrove seluas sekitar 9 hektare yang kini menjadi perhatian.
Bagong, yang terkenal paling spontan, langsung nyeletuk, “Kalau pohon bakau bisa bicara, mungkin sudah bertanya: kami ini sedang menjaga pantai atau sedang menunggu digusur?”
Gareng mencoba menenangkan suasana. Menurutnya, pembangunan tentu tidak salah. Gudang diperlukan, investasi dibutuhkan, lapangan pekerjaan juga penting. Namun, jangan sampai semangat membangun membuat orang lupa bahwa alam bukan halaman belakang perusahaan yang bisa ditata sesuka hati.
Petruk pun ikut menyahut, “Kalau semua yang dianggap menghalangi pembangunan harus disingkirkan, lama-lama yang tersisa cuma bangunan. Ikan pindah, kepiting minggat, udang ikut mengajukan surat pengunduran diri.”
Semar hanya tersenyum tipis. Ia paham, pembangunan ekonomi memang penting. Tetapi pembangunan yang baik seharusnya tidak membuat lingkungan menjadi korban yang tidak pernah diajak rapat.
Mangrove Bukan Pohon Penghias Pemandangan
Pemerhati Lingkungan Mangrove, Arief Makruf Riscahyono, mengingatkan bahwa ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting.
Mangrove bukan sekadar kumpulan pohon bakau. Di dalamnya terdapat habitat berbagai biota laut, tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi ikan, kepiting, udang, serta organisme pesisir lainnya.
“Jangan melihat kawasan mangrove hanya dari sisi lahannya. Di dalamnya ada ekosistem yang saling berkaitan. Ketika vegetasi mangrove rusak, dampaknya bukan hanya pada pohon bakau, tetapi juga terhadap biota dan lingkungan secara keseluruhan,” ujar Arief.
Bagong kembali berkomentar, “Nah, ini yang kadang dilupakan. Orang melihat tanahnya, tetapi tidak melihat kehidupan yang ada di dalamnya. Kalau mangrove dianggap cuma lahan, berarti ikan, kepiting, dan udang dianggap penghuni liar?”
Gareng tertawa kecil. “Jangan-jangan nanti kalau kepiting protes, disuruh menunjukkan sertifikat tempat tinggal.”
Namun, di balik kelakar itu, terdapat persoalan serius. Mangrove berfungsi menahan sedimen, meredam energi gelombang, membantu mengurangi abrasi, dan menjaga keseimbangan kawasan muara.
Kerusakan vegetasi mangrove dapat mengganggu habitat biota, mengubah pola sedimentasi, serta memengaruhi kualitas perairan.

Artinya, persoalan mangrove tidak berhenti pada hilangnya pohon. Ada mata rantai kehidupan yang ikut dipertaruhkan.
Blue Carbon: Karbon Disimpan, Jangan Sampai Kesempatan Merusak yang Dibuka
Arief juga mengingatkan fungsi mangrove sebagai penyimpan karbon biru atau Blue Carbon.
Karbon tersimpan bukan hanya pada batang dan daun, tetapi juga pada akar serta sedimen di bawah permukaan tanah. Kerusakan dan pengerukan mangrove berpotensi mengganggu cadangan karbon tersebut.
“Kalau sekitar 9 hektare mangrove ini sampai mengalami kerusakan, yang hilang bukan sekadar pepohonan. Kita juga berpotensi kehilangan fungsi penyimpanan karbon biru yang manfaatnya sangat besar bagi lingkungan,” tegas Arief.
Petruk kemudian bertanya kepada Semar, “Kalau karbonnya sudah tersimpan rapi di dalam tanah, kenapa harus dibongkar?”
Semar menjawab pelan, “Nak, manusia kadang sibuk menghitung keuntungan yang terlihat, tetapi lupa menghitung kerugian yang baru terasa setelah semuanya terlambat.”
Bagong menimpali, “Kalau begitu, jangan sampai gudangnya penuh rumput laut, tetapi lingkungan justru kehabisan akal untuk bertahan.”
Peta Hijau, Jangan Sampai Keputusan Malah Merah
Berdasarkan pemetaan Mangrove Health Index (MHI) tahun 2023 yang dikaitkan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kawasan mangrove Panarukan memperlihatkan sejumlah klasifikasi kondisi vegetasi.
Sebagian kawasan ditandai kategori Excellent-MHI, disertai Moderate-MHI, Poor-MHI, hingga Potential Restore.
Namun, kondisi aktualnya tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan terbaru.
Semar mengingatkan bahwa peta bukan sekadar gambar berwarna-warni. Jika sebagian kawasan menunjukkan kondisi sangat baik, semestinya hal itu menjadi alasan untuk lebih berhati-hati.
Gareng menambahkan, “Jangan sampai peta berwarna hijau, tetapi kebijakan di lapangan malah membuat masa depan lingkungan menjadi abu-abu.”
DLH Situbondo, Jangan Menunggu Pohon Bakau Mengirim Surat Pengaduan
Kini perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan status dan fungsi kawasan mangrove, kesesuaian tata ruang, dokumen persetujuan lingkungan, serta perizinan rencana pembangunan gudang rumput laut tersebut.

Pihak perusahaan juga perlu menjelaskan secara terbuka mengenai luas lahan yang akan digunakan, metode pengerjaan, serta langkah mitigasi dampak lingkungan.
Secara hukum, perlindungan ekosistem mangrove antara lain diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagong kembali bertanya, “Apakah pemerintah harus menunggu mangrove rusak dulu baru turun tangan?”
Petruk menjawab, “Kalau begitu namanya bukan pencegahan, tetapi pemadam kebakaran yang datang setelah rumah menjadi abu.”
Gareng tertawa, tetapi Semar justru terlihat serius.
Menurutnya, pengawasan lingkungan tidak seharusnya baru bergerak ketika persoalan sudah ramai dibicarakan masyarakat.
Gudang Boleh Berdiri, Akal Sehat Jangan Dibongkar
Pada akhirnya, tidak ada yang menolak pembangunan ekonomi. Gudang rumput laut boleh menjadi bagian dari pertumbuhan usaha, sepanjang rencana pembangunannya sesuai tata ruang, memenuhi persyaratan lingkungan, dan tidak melanggar ketentuan perlindungan ekosistem.
Namun, sembilan hektare mangrove bukan angka yang pantas diperlakukan seperti catatan kecil dalam buku administrasi.
Semar kemudian menutup pembicaraan dengan kalimat yang membuat Bagong, Gareng, dan Petruk terdiam.
“Kalau pembangunan hanya menghitung berapa besar bangunan yang bisa didirikan, tetapi tidak menghitung berapa banyak kehidupan yang harus dijaga, jangan-jangan yang sedang dibangun bukan kemajuan, melainkan persoalan untuk diwariskan kepada anak cucu.”
Bagong mengangguk. Petruk tersenyum. Gareng menghela napas.
Sebab, gudang mungkin bisa dibangun dalam hitungan bulan. Tetapi ekosistem mangrove yang rusak tidak selalu bisa dipulihkan dalam hitungan tahun.
Jangan sampai kelak masyarakat melihat gudang berdiri megah, sementara mangrove tinggal cerita. Investasi memang bisa menghasilkan uang, tetapi alam yang rusak sering kali meninggalkan tagihan yang harus dibayar jauh lebih mahal oleh generasi berikutnya.












