JAKARTA – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, perdebatan mengenai arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di dunia itu semakin mengemuka. Namun bagi tokoh muda NU asal Situbondo, Jawa Timur, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), pertarungan sesungguhnya bukanlah soal siapa yang menang dalam kontestasi organisasi, melainkan siapa yang mampu menjaga warisan keulamaan dan memastikan NU tetap berdiri sebagai pilar utama persatuan bangsa.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, meningkatnya tantangan sosial-keagamaan, serta kebutuhan akan stabilitas nasional yang berkelanjutan, Gus Lilur menilai Muktamar NU ke-35 merupakan salah satu momentum paling menentukan dalam perjalanan organisasi sejak era reformasi. Karena itu, ia mengingatkan agar forum tertinggi NU tersebut tidak terjebak menjadi arena perebutan pengaruh politik yang berpotensi menggerus otoritas moral dan independensi keulamaan.
“Muktamar ini bukan sekadar memilih ketua umum atau rais aam. Ini adalah momentum menentukan arah peradaban NU dan kontribusinya terhadap masa depan Indonesia. Pilihan para muktamirin akan menjadi catatan sejarah yang dampaknya bisa dirasakan puluhan tahun ke depan,” ujar Gus Lilur, Rabu (18/6/2026).
Menurutnya, NU saat ini sedang berada di sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi, organisasi memiliki modal sosial, kultural, dan keagamaan yang sangat besar. Di sisi lain, besarnya pengaruh NU juga menghadirkan godaan politik yang tidak kecil. Dalam kondisi demikian, kualitas kepemimpinan menjadi faktor paling menentukan.
Muktamar Lampung Sebagai Pelajaran Berharga
Gus Lilur mengajak seluruh peserta muktamar untuk menjadikan pengalaman Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 2021 sebagai bahan refleksi mendalam.
Ia menilai berbagai dinamika yang muncul pasca-muktamar menunjukkan betapa besar risiko yang harus ditanggung organisasi ketika kepentingan jangka pendek lebih dominan dibanding visi keumatan dan kebangsaan. Berbagai polemik internal, fragmentasi kelompok, hingga kontroversi yang menyeret NU ke ruang-ruang politik praktis dinilai telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh warga nahdliyin.
“Muktamar Lampung harus dibaca sebagai peringatan sejarah. Ketika orientasi kepemimpinan bergeser dari pengabdian menjadi perebutan pengaruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya organisasi, tetapi juga kepercayaan umat,” tegasnya.
Baginya, NU tidak dibangun untuk menjadi instrumen kekuasaan. Organisasi yang didirikan para ulama pada 1926 itu lahir sebagai benteng keilmuan, penjaga tradisi Islam moderat, sekaligus penyangga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meneladani Kenegarawanan Piagam Jakarta
Dalam pandangan Gus Lilur, semangat yang harus dibawa ke arena Muktamar NU ke-35 dapat ditemukan dalam salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia, yakni peristiwa Piagam Jakarta menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mengingatkan bahwa para tokoh Islam pada saat itu menunjukkan kualitas kenegarawanan luar biasa ketika bersedia mengedepankan persatuan nasional dibanding kepentingan kelompok. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta bukanlah bentuk kekalahan politik umat Islam, melainkan manifestasi kedewasaan berbangsa yang menempatkan keselamatan republik di atas segala-galanya.
Menurut Gus Lilur, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuannya memenangkan perdebatan, melainkan pada keberaniannya mengorbankan kepentingan sempit demi kemaslahatan yang lebih besar.
“Semangat Piagam Jakarta adalah semangat para negarawan. Mereka memilih menyelamatkan republik yang baru lahir dibanding mempertahankan kepentingan golongan. Itulah teladan yang seharusnya hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan di Muktamar NU,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, ketika bangsa Indonesia membutuhkan figur-figur pemersatu yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.
NU dan Agenda Besar Persatuan Nasional
Lebih jauh, Gus Lilur memandang bahwa hasil Muktamar NU ke-35 tidak dapat dipisahkan dari agenda besar kebangsaan. Sebagai organisasi dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia, setiap keputusan strategis NU memiliki implikasi luas terhadap stabilitas sosial, kehidupan beragama, hingga konsolidasi demokrasi nasional.
Karena itu, ia berpendapat bahwa pemimpin NU yang akan datang harus memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mampu membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi moral organisasi.
Dalam konteks tersebut, Gus Lilur menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode kepemimpinan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki posisi strategis dalam memperkuat rekonsiliasi nasional setelah bertahun-tahun masyarakat mengalami polarisasi politik yang tajam.
“Kita pernah menyaksikan bagaimana polarisasi politik membelah ruang sosial masyarakat. Bangsa ini membutuhkan stabilitas, rekonsiliasi, dan kesinambungan pembangunan. NU harus hadir sebagai kekuatan moral yang menjaga proses itu tetap berada di jalur persatuan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan menjaga harmoni nasional merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi, penguatan pendidikan, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Nasaruddin Umar dan Said Aqil Siradj Dinilai Representasi Kepemimpinan Ideal
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menduduki posisi Ketua Umum PBNU dan Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam PBNU.
Menurutnya, kombinasi keduanya mencerminkan perpaduan ideal antara kedalaman keilmuan, pengalaman organisasi, kapasitas diplomasi internasional, dan legitimasi keulamaan yang kuat.
Nasaruddin Umar dikenal sebagai ulama, akademisi, Menteri Agama, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal yang aktif membangun dialog antaragama di berbagai forum internasional. Sementara Said Aqil Siradj merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah modern NU dengan rekam jejak panjang dalam pengembangan pemikiran Islam moderat dan penguatan peran organisasi di tingkat nasional maupun global.
“Keduanya memiliki kapital keilmuan dan otoritas moral yang tidak diragukan. NU membutuhkan figur yang mampu mengangkat kembali marwah organisasi sebagai pusat peradaban Islam moderat dunia,” ujarnya.
Kritik terhadap Politik Simbolik
Dalam kesempatan yang sama, Gus Lilur turut mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai munculnya “gus-gus nanggung”, yakni figur yang mengandalkan simbol kesantrian dan popularitas semata tanpa ditopang kedalaman ilmu serta kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi menggeser tradisi intelektual yang selama ini menjadi fondasi utama NU. Padahal, sejarah organisasi menunjukkan bahwa para pemimpin besar NU selalu lahir dari perpaduan antara kedalaman ilmu, integritas moral, pengalaman organisasi, dan pengabdian kepada umat.
“NU tidak boleh kehilangan standar keulamaannya. Organisasi sebesar ini harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan, keteladanan moral, dan visi kebangsaan yang jelas,” tegasnya.
Pertaruhan Masa Depan Organisasi
Bagi Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 pada akhirnya bukan sekadar proses suksesi kepemimpinan lima tahunan. Forum tersebut merupakan pertaruhan mengenai wajah NU di masa depan: apakah tetap menjadi rumah besar para ulama yang menjaga umat dan bangsa, atau semakin larut dalam arus pragmatisme politik yang dapat mengikis otoritas moralnya.
Karena itu, ia berharap para kiai, ulama, dan muktamirin menggunakan hak pilihnya dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, umat, dan bangsa secara lebih luas daripada sekadar kepentingan kelompok maupun jaringan politik tertentu.
“Sejarah akan mencatat keputusan yang lahir dari muktamar ini. Yang sedang dipilih bukan hanya pemimpin organisasi, melainkan arah perjalanan NU dalam menjaga warisan ulama, merawat persatuan bangsa, dan menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkas Gus Lilur.
