Situbondo, Jawa Timur – Harapan petani terhadap hadirnya infrastruktur irigasi yang berkualitas kembali diuji. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang digagas pemerintah sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan nasional mendapat perhatian publik menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Program yang seharusnya menjadi solusi bagi peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan teknis di lapangan. Dugaan itu mencuat setelah tim investigasi Lembaga Pengawasan Kebijakan (LPK) Jawa Timur melakukan peninjauan terhadap pekerjaan fisik proyek yang dikerjakan oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “Tani Kedunglo”.
Dari hasil pemantauan lapangan, LPK Jatim menemukan indikasi bahwa beberapa bagian pekerjaan diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian ketebalan bangunan irigasi dengan spesifikasi teknis yang menjadi acuan pekerjaan.
Selain persoalan teknis, muncul pula dugaan adanya pemangkasan nilai pekerjaan yang berpotensi berdampak terhadap kualitas konstruksi dan keberlanjutan fungsi infrastruktur irigasi tersebut.
Namun, seluruh temuan tersebut masih berupa dugaan yang membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh instansi yang memiliki kewenangan. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua investigasi LPK Jawa Timur, Fery Kumolo Wongso, yang akrab disapa Pepeng, meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan program P3-TGAI untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Menurut Pepeng, langkah tersebut penting agar pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dapat dipastikan berjalan sesuai aturan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Program P3-TGAI memiliki tujuan mulia untuk membantu petani dan memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru berkurang akibat adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menilai, pemeriksaan lapangan menjadi langkah penting untuk mengukur kesesuaian antara pekerjaan yang terbangun dengan dokumen perencanaan, gambar teknis, serta standar yang telah ditentukan.
“Kalau memang ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian, harus segera dilakukan langkah sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila pekerjaan sudah sesuai, maka hasil pemeriksaan juga dapat memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan semua pihak,” kata Pepeng.
P3-TGAI merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kelompok petani melalui P3A maupun HIPPA. Melalui program ini, petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Keterlibatan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Namun, transparansi dan pengawasan tetap menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran negara memberikan hasil optimal.
Persoalan kualitas pekerjaan infrastruktur pertanian bukan hanya menyangkut aspek pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan petani. Saluran irigasi yang tidak memenuhi standar dapat berpengaruh terhadap distribusi air, produktivitas lahan, hingga keberhasilan panen masyarakat.
Karena itu, dugaan persoalan dalam proyek P3-TGAI Kedunglo menjadi pengingat bahwa setiap program pemerintah membutuhkan pengawasan bersama. Pemerintah, pelaksana kegiatan, masyarakat, serta lembaga kontrol sosial memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara profesional. Kepastian atas hasil pemeriksaan nantinya menjadi hal penting, baik untuk menjaga kualitas program pemerintah maupun memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWS, pemerintah desa, maupun kelompok P3A pelaksana kegiatan masih menunggu proses klarifikasi terkait dugaan yang menjadi sorotan tersebut.
Pengawasan terhadap program strategis seperti P3-TGAI bukan sekadar memastikan sebuah proyek selesai dibangun, tetapi memastikan pembangunan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi petani dan menjadi bagian nyata dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
