Situbondo – Persoalan proyek sumur bor yang diduga tidak berfungsi di sejumlah wilayah Kabupaten Situbondo memasuki babak baru setelah laporan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKAR mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Respons tersebut tertuang dalam surat balasan KPK RI Nomor: R/4831/PM.00.01/30-35/08/2026 tertanggal 14 Agustus 2026. Surat itu diterima Ketua Umum LSM PAKAR, Gus Sahran, di kantor pusat lembaganya di Jalan Adi Poday, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, pada Jumat (21/8/2026).
Dalam surat tersebut, KPK menyampaikan langkah tindak lanjut berupa proses verifikasi dan penelaahan terhadap laporan yang disampaikan. LSM PAKAR menyebut langkah tersebut sebagai bentuk perhatian serius terhadap dugaan persoalan proyek penyediaan air bersih yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Proyek Sumur Bor Diduga Mangkrak, Warga Masih Kesulitan Air Bersih
Berdasarkan laporan LSM PAKAR, terdapat sejumlah titik proyek sumur bor yang diduga belum berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunan. Beberapa lokasi yang disebut berada di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, dan Desa Plalangan, Kecamatan Sumbermalang.
Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2025 tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp1,8 miliar hingga Rp2 miliar per titik. Namun, menurut LSM PAKAR, kondisi di lapangan menunjukkan adanya fasilitas yang belum memberikan manfaat optimal kepada warga.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih masih harus mencari sumber air alternatif, termasuk menunggu distribusi bantuan air bersih dari pemerintah.
Gus Sahran menyampaikan bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
«”Harapan kami, proses verifikasi KPK dapat membuka secara terang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Gus Sahran.»
LSM PAKAR Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan
Selain mempertanyakan kondisi fisik proyek, LSM PAKAR juga menyoroti aspek pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.
Menurut mereka, terdapat dugaan sejumlah titik pekerjaan tidak dilengkapi informasi proyek yang memadai di lokasi. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
LSM PAKAR juga mempertanyakan mekanisme pengawasan oleh pihak terkait, termasuk peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Dorongan Transparansi kepada BBWS dan Pihak Pelaksana
Atas persoalan tersebut, LSM PAKAR meminta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Timur serta instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai progres, mekanisme pengawasan, dan kondisi akhir proyek.
Masyarakat berharap proses yang berjalan dapat memberikan kejelasan mengenai apakah terdapat kesalahan administrasi, kelalaian pengawasan, atau dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWS Jawa Timur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan proyek sumur bor mangkrak tersebut.
Proses verifikasi KPK dan pengawalan masyarakat kini menjadi perhatian publik Situbondo. Warga berharap pembangunan yang menggunakan anggaran negara benar-benar menghadirkan manfaat nyata, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa akses air bersih.
