JAKARTA – Menjelang penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, perbincangan mengenai arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di dunia semakin menghangat. Di tengah beragam spekulasi yang berkembang, Netra Bakti Indonesia (NBI) mengajukan sebuah formulasi kepemimpinan yang berupaya mempertemukan dua kekuatan utama Nahdlatul Ulama: otoritas keulamaan yang kokoh dan kapasitas intelektual generasi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Bagi NBI, tantangan yang dihadapi NU pada dekade mendatang tidak lagi dapat dibaca hanya melalui kacamata tradisi organisasi semata. Perubahan lanskap sosial, percepatan transformasi digital, dinamika geopolitik global, hingga pergeseran karakter generasi muda menuntut hadirnya kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi keilmuan, tetapi juga kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam konteks peradaban modern.
Atas dasar itu, Ketua Umum NBI, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menawarkan komposisi kepengurusan PBNU periode 2026–2031 yang mengedepankan keseimbangan antara pengalaman, kapasitas intelektual, rekam jejak organisasi, dan otoritas keagamaan.
“NU membutuhkan perpaduan antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan dalam menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam rancangan yang disampaikan NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan diemban oleh Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj, salah satu ulama yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menjaga kesinambungan pemikiran dan tradisi ke-NU-an.
Untuk memperkuat jajaran Syuriyah, NBI mengusulkan KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar sebagai Wakil Rais Aam, sementara posisi Katib Aam dipercayakan kepada KH Abdus Salam Shohib.
Pada struktur Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU, didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori, sedangkan Bendahara Umum dipercayakan kepada KH Imam Jazuli.
Menurut Gus Lilur, susunan tersebut tidak dibangun atas dasar popularitas figur semata, melainkan berdasarkan kebutuhan organisasi menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks.
Ia menilai NU saat ini berada pada fase penting dalam sejarah perjalanannya. Sebagai organisasi keagamaan dengan pengaruh sosial yang luas, NU dituntut tidak hanya menjaga warisan tradisi keilmuan dan keagamaan, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam menjawab persoalan kebangsaan, penguatan ekonomi umat, transformasi pendidikan, serta pembangunan peradaban di era digital.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.
NBI memandang figur-figur yang diusulkan memiliki kapasitas untuk merepresentasikan dua wajah utama Nahdlatul Ulama: kekuatan otoritas keagamaan yang menjadi fondasi organisasi serta kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat modern yang terus berubah.
Dalam perspektif tersebut, Muktamar NU 2026 dipandang bukan sekadar mekanisme suksesi kepemimpinan lima tahunan. Lebih jauh, forum tertinggi organisasi itu menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah NU dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks dan multidimensional.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta menjaga peran strategisnya sebagai kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan,” ujar Gus Lilur.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk partisipasi pemikiran yang disampaikan NBI menjelang Muktamar NU ke-35. Adapun keputusan mengenai kepemimpinan organisasi sepenuhnya berada di tangan para peserta muktamar sesuai mekanisme dan tradisi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Di tengah menguatnya diskursus mengenai masa depan kepemimpinan NU, gagasan yang diajukan NBI menghadirkan satu pesan mendasar: bahwa keberlanjutan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tradisi, tetapi juga oleh kemampuannya melakukan regenerasi pemikiran. Dalam konteks itu, perpaduan antara ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan generasi intelektual yang memahami tantangan zaman dipandang sebagai salah satu jalan untuk memastikan NU tetap menjadi jangkar moral bangsa sekaligus aktor penting dalam membentuk arah peradaban Indonesia di masa depan.
(*/NBI)
