SITUBONDO – Kematian Ali, mahasiswa asal Kecamatan Mangaran, saat mengikuti kegiatan lintas alam di kawasan Taman Nasional Baluran, kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Persoalan tersebut mendorong sejumlah elemen masyarakat mendatangi Universitas Bakti PGRI Situbondo untuk meminta klarifikasi langsung kepada Rektor, Miftahus Surur.
Dalam pertemuan itu hadir Amir dari LSM LIRA, Fajar dari LSM Penjara Indonesia, serta Azis Chemoth dari media GKS Basra.
Ada satu pertanyaan mendasar yang mengemuka: ketika kegiatan alam terbuka memiliki risiko keselamatan, apakah kesiapan medisnya juga sudah benar-benar diperhitungkan?
Kalau Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk ikut hadir dalam pertemuan tersebut, mungkin mereka tidak perlu membawa banyak dokumen. Cukup membawa empat pertanyaan sederhana: siapa yang mengawasi, siapa yang menangani, siapa yang memutuskan, dan siapa yang bertanggung jawab?
Administrasi Lengkap, Tetapi Bagaimana dengan Kesiapan Darurat?
Dalam dialog tersebut, Fajar mempertanyakan keberadaan tenaga medis profesional yang secara khusus mendampingi kegiatan.
Menanggapi hal itu, Rektor Miftahus Surur menjelaskan bahwa kegiatan telah melalui tahapan internal kampus, mulai dari konsultasi dengan pembina, pengajuan proposal, pembiayaan, kebutuhan logistik, hingga perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
Rektor juga menyebut adanya keterlibatan Korps Sukarela (KSR) PMI untuk membantu penanganan kesehatan peserta.
Namun, ketika ditanya apakah terdapat dokter atau perawat yang secara khusus bertugas, penjelasan Rektor mengarah pada keterlibatan tim kesehatan KSR PMI.
Di sinilah pertanyaan Fajar menjadi relevan.
Sebab, administrasi kegiatan dan kesiapan menangani kondisi darurat merupakan dua hal yang berbeda.
Semar mungkin akan berkata, kegiatan boleh memiliki proposal tebal, tetapi keselamatan manusia jangan sampai hanya menjadi catatan kecil di dalamnya.
Bagong mungkin lebih spontan bertanya, “Kalau peserta mengalami kondisi darurat, siapa yang punya kewenangan memastikan dia aman untuk melanjutkan perjalanan?”
Sementara Gareng dan Petruk barangkali hanya saling pandang. Bukan karena tidak punya pertanyaan, melainkan karena pertanyaan tentang keselamatan manusia seharusnya tidak membutuhkan jawaban yang berputar-putar.
Dua Kali Mengalami Kelelahan, Perjalanan Sempat Dilanjutkan
Dalam penjelasannya, Rektor menyampaikan bahwa Ali sempat mengalami kelelahan ketika mengikuti perjalanan.
Mahasiswa tersebut kemudian mendapatkan penanganan awal berupa upaya menghangatkan tubuh dan pemberian minyak kayu putih oleh petugas KSR PMI.
Setelah kondisinya dianggap membaik, perjalanan kembali dilanjutkan.
Namun, Ali kembali mengalami kelelahan hingga akhirnya dibawa menuju camping ground untuk beristirahat.
Menurut keterangan Rektor, di lokasi perkemahan Ali sempat makan dan minum sebelum beristirahat. Beberapa waktu kemudian, tim kesehatan kembali melakukan pengecekan dan mendapati korban menggigil serta diduga mengalami pingsan.
Panitia kemudian melakukan evakuasi menuju Puskesmas Wonorejo.
Dalam dialog tersebut, Rektor menyampaikan bahwa Ali dibawa menggunakan sepeda motor. Setibanya di puskesmas, petugas kesehatan menyatakan mahasiswa tersebut telah meninggal dunia.
Rektor memperkirakan peristiwa terjadi sekitar pukul 22.00 WIB atau lebih, sementara dirinya menerima informasi sekitar tengah malam.
Jenazah selanjutnya diantar menggunakan ambulans menuju rumah duka dengan pendampingan petugas puskesmas dan perwakilan panitia.
Rangkaian keterangan tersebut memunculkan pertanyaan penting: bagaimana kondisi Ali dinilai sebelum perjalanan dilanjutkan kembali? Siapa yang mengambil keputusan tersebut? Dan apakah saat itu sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang memadai?
Dalam urusan keselamatan, kata ‘sudah membaik’ tentu perlu memiliki dasar penilaian yang jelas.
Sebab, tubuh manusia bukan mesin yang cukup dipanaskan dengan minyak kayu putih lalu otomatis siap kembali bekerja.
Fajar: Relawan Kesehatan dan Tenaga Medis Profesional Perlu Dibedakan
Fajar menilai penjelasan mengenai keterlibatan KSR PMI belum sepenuhnya menjawab pertanyaan tentang kesiapan tenaga medis profesional.
Menurutnya, petugas dengan kompetensi yang sesuai diperlukan untuk menilai kondisi peserta ketika mengalami keluhan berulang, menggigil, atau menunjukkan penurunan kondisi fisik.
Ia juga mempertanyakan siapa yang memiliki kewenangan menentukan bahwa peserta yang sebelumnya mengalami gangguan kesehatan sudah layak melanjutkan perjalanan.
“Kalau ada tenaga medis, ketika peserta pertama kali mengeluh sakit, tentu bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai kondisi yang sebenarnya membutuhkan penanganan serius justru dianggap sekadar kelelahan,” demikian substansi pertanyaan Fajar dalam dialog tersebut.
Fajar juga meminta penjelasan mengenai kompetensi, legalitas, serta tanggung jawab petugas kesehatan yang dilibatkan.
Kalau Semar boleh memberikan nasihat, mungkin pesannya sederhana: jangan sampai keberanian mengadakan kegiatan lebih besar daripada kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Kronologi Masih Perlu Dicocokkan
Selain persoalan tenaga kesehatan, Fajar turut menyampaikan adanya perbedaan informasi mengenai kronologi yang diterimanya dari keluarga korban.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Fajar, Ali disebut sempat mengeluhkan kedinginan ketika masih dalam perjalanan dan meminta waktu untuk beristirahat. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan hingga kondisinya kembali mengalami gangguan.
Informasi tersebut menjadi bahan pertanyaan kepada Rektor mengenai urutan kejadian, penanganan pertama, dan keputusan melanjutkan perjalanan.
Rektor memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang dimilikinya. Namun, sejumlah detail mengenai waktu kejadian, kondisi medis korban, serta tahapan penanganan masih perlu dicocokkan dengan keterangan peserta, keluarga, petugas kesehatan, dan dokumen medis.
Bagong mungkin akan bertanya, “Kalau cerita sudah berbeda, mengapa tidak duduk bersama untuk mencocokkannya?”
Petruk mungkin menambahkan, “Jangan sampai yang paling cepat sampai ke publik justru kesimpulan, sementara fakta masih tertinggal di perjalanan.”
LSM Penjara Indonesia Buka Peluang Langkah Hukum
Dalam pertemuan tersebut, Fajar juga menyinggung kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila ditemukan fakta yang menunjukkan adanya persoalan yang memerlukan pertanggungjawaban.
Ia meminta pihak kampus terbuka memberikan penjelasan, termasuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kesehatan selama kegiatan.
Fajar juga mengusulkan pertemuan dengan tim kesehatan dan kepolisian untuk memperoleh kejelasan mengenai prosedur yang diterapkan.
Meski demikian, hingga saat ini dugaan kelalaian maupun tanggung jawab hukum pihak tertentu tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dialog tersebut. Penilaiannya membutuhkan pemeriksaan bukti dan keterangan pihak berwenang.
Semar Mengingatkan: Keselamatan Bukan Sekadar Formalitas
Peristiwa meninggalnya Ali seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh penyelenggara kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan yang berlangsung di alam terbuka.
Proposal, izin, logistik, dan perlengkapan kegiatan memang penting. Namun, kesiapan menghadapi keadaan darurat, kompetensi petugas kesehatan, sarana evakuasi, komunikasi, serta ketepatan pengambilan keputusan juga tidak kalah penting.
Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk boleh saja menjadi tokoh pewayangan. Tetapi pertanyaan yang mereka wakili sangat nyata: apakah setiap kegiatan yang melibatkan manusia sudah menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama?
Sebab, keberhasilan kegiatan bukan semata-mata diukur dari berapa peserta yang berangkat, seberapa jauh perjalanan ditempuh, atau seberapa lengkap proposal disusun.
Keberhasilan juga harus diukur dari bagaimana penyelenggara memastikan setiap peserta mendapatkan perlindungan yang layak sejak keberangkatan hingga kembali dengan selamat.
Jangan sampai administrasi sudah sampai garis finis, sementara jawaban tentang keselamatan masih tertinggal di pos pemeriksaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Rektor Universitas Bakti PGRI Situbondo, panitia penyelenggara, pihak keluarga, serta seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik.
Catatan Redaksi: Seluruh kronologi mengenai penanganan korban dalam berita ini merupakan keterangan yang disampaikan Rektor dalam pertemuan bersama perwakilan LSM dan media. Keterangan tersebut masih memerlukan pencocokan dengan sumber terkait lainnya.
