Situbondo – Ketika negara absen di tingkat paling dasar, desa menjadi ruang pertama yang merasakan dampaknya. Di Desa Kayu Putih, Kabupaten Situbondo, absennya negara itu kini tampak nyata: kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru terkunci rapat, sunyi, dan kehilangan fungsinya. Sejak 9 Maret 2026, aktivitas pelayanan masyarakat terhenti total menyisakan kekosongan yang tidak hanya administratif, tetapi juga simbolik.
Kantor desa bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah representasi kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari warga. Namun di Kayu Putih, representasi itu runtuh secara perlahan. Tidak ada lagi pengurusan surat, tidak ada legalisasi dokumen, tidak ada pelayanan kependudukan. Yang tersisa hanyalah ketidakpastian dan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Di balik lumpuhnya pelayanan ini, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang tidak terbayarkan selama empat bulan. Sebuah angka yang, bagi sebagian pihak, mungkin terlihat administratif. Namun bagi perangkat desa, itu adalah soal keberlangsungan hidup.
Seorang warga yang memilih anonim menggambarkan situasi ini dengan nada getir. Menurutnya, sejak kantor desa ditutup, masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. “Kami seperti kehilangan tempat berpijak. Semua urusan administratif terhenti. Padahal kebutuhan kami tetap berjalan,” ujarnya.
Di sisi lain, suara yang lebih sunyi namun lebih dalam datang dari internal perangkat desa itu sendiri. Salah satu perangkat desa, dalam curhatnya kepada awak media dan LSM, mengungkapkan beban yang tak kasat mata namun nyata. Lebaran yang seharusnya menjadi momentum kebahagiaan justru berubah menjadi pengingat pahit akan ketidakpastian ekonomi.
“Lebaran tahun ini berbeda. Tidak ada pemasukan. Kami tetap menjalankan tugas, tetapi hak kami tidak dipenuhi,” tuturnya. Kalimat sederhana itu menyimpan realitas yang kompleks: dedikasi yang tidak berbanding lurus dengan penghargaan.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar keterlambatan teknis. Ini adalah indikasi adanya disfungsi dalam rantai kebijakan mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme pencairan, hingga prioritas kebijakan di tingkat daerah. Siltap perangkat desa bukanlah insentif tambahan, melainkan hak normatif yang dijamin oleh regulasi. Ketika hak tersebut terabaikan, maka yang runtuh bukan hanya kesejahteraan aparatur desa, tetapi juga fondasi pelayanan publik itu sendiri.
Kepala Desa Kayu Putih, Suriji, menyadari betul eskalasi persoalan ini. Pada Senin, 6 April 2026, ia bersama perwakilan perangkat desa mendatangi DPRD Kabupaten Situbondo untuk melakukan audiensi. Langkah ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan bentuk tekanan moral agar persoalan ini segera menemukan titik terang.
“Kami sudah menyampaikan langsung kondisi yang kami alami. Harapan kami, ada solusi konkret agar Siltap perangkat desa bisa segera dibayarkan,” ujarnya.
Namun, pertanyaan yang lebih besar mengemuka: mengapa persoalan ini bisa terjadi hingga berlarut-larut? Apakah ini sekadar persoalan teknis anggaran, atau ada problem struktural yang lebih dalam dalam pengelolaan keuangan daerah?
Aktivis dari LSM Teropong melihat persoalan ini sebagai fenomena yang tidak berdiri sendiri. Ia mengingatkan bahwa potensi keterlambatan pembayaran Siltap tidak hanya terjadi di satu desa. Jika tidak segera ditangani, kondisi serupa bisa menjalar ke desa-desa lain, menciptakan efek domino yang berbahaya bagi stabilitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
“Ini bukan hanya soal Kayu Putih. Ini alarm bagi seluruh sistem. Jika perangkat desa tidak mendapatkan haknya, maka pelayanan publik akan menjadi korban pertama,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, apa yang terjadi di Kayu Putih adalah cermin dari tantangan klasik dalam desentralisasi: ketika kewenangan telah dilimpahkan ke daerah, tetapi kapasitas tata kelola belum sepenuhnya siap. Desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik, justru menjadi titik paling rentan ketika sistem di atasnya tidak berjalan optimal.
Kini, harapan masyarakat Kayu Putih bertumpu pada respons cepat pemerintah daerah khususnya Bupati Situbondo dan jajaran Pemkab. Mereka tidak hanya menunggu pencairan Siltap, tetapi juga pemulihan fungsi negara di tingkat desa.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak mudah untuk dipulihkan.
Jika kantor desa tetap tertutup, maka yang benar-benar hilang bukan hanya pelayanan administratif, melainkan makna kehadiran negara itu sendiri di tempat yang seharusnya paling dekat dengan rakyat.
