Banyuwangi – Respons pejabat publik terhadap masukan masyarakat kembali jadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan sikap salah satu camat di Banyuwangi yang dinilai kurang terbuka dalam menanggapi kritik maupun pertanyaan seputar layanan masyarakat.
Menurut penuturan warga, komunikasi yang awalnya dilakukan melalui pesan WhatsApp justru terhenti karena nomor mereka tidak lagi bisa menghubungi pihak camat. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa warga diblokir setelah mencoba menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan.
Padahal, masyarakat berharap ada ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan publik. Kritik serta masukan dianggap penting sebagai sarana evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan.
“Camat itu kan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Harapan kami bisa mendengar keluhan warga, bukan sebaliknya,” ujar salah satu warga.
Pakar tata kelola pemerintahan menilai, pejabat publik memang dituntut untuk memiliki keterbukaan dan responsif terhadap masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan publik wajib bersikap transparan, akuntabel, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan.
Masyarakat Banyuwangi pun berharap setiap camat mampu menjadi teladan dalam keterbukaan informasi, ramah terhadap masukan, dan siap memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi warganya.
