Situbondo ~ Sebuah pertemuan tak biasa berlangsung di tengah hamparan sawah Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jumat (31/10/2025) sore.
Di lokasi proyek peningkatan jalan beraspal hotmix yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 itu, terlihat sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdiri berdampingan dengan Satgas Anti Premanisme.
Pertemuan itu bukan ajang konfrontasi, melainkan forum klarifikasi lapangan yang sarat makna. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap mutu pekerjaan infrastruktur daerah, langkah cepat Satgas Anti Premanisme Situbondo meninjau langsung proyek hotmix menjadi perhatian masyarakat setempat.
Pertemuan di Tengah Sawah: Momen Serius dengan Nuansa Santai
Kasatgas Anti Premanisme Situbondo, Ipoel Sakera, datang ke lokasi mengenakan kacamata hitam dan berpenampilan santai. Ia disambut Fajar Gondrong, Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Situbondo, bersama enam anggota timnya. Mereka berdiri di pinggir ruas jalan Curah Jeru Barat – Jalan Irigasi, sembari meninjau kondisi permukaan aspal yang disebut-sebut tidak sesuai spesifikasi teknis.
Relawan komunitas Cakra turut hadir, seperti Budi Bas Yopie dan Hepy, yang sebelumnya telah melakukan pemantauan awal di lokasi. Sigit dari Desa Gelung, ikut menyaksikan proses peninjauan tersebut.
Ipoel Kasatgas memastikan bahwa kegiatan tersebut bukan inspeksi biasa, melainkan bagian dari upaya Satgas dalam mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan dana negara.
“Kami datang untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan dengan benar dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Ipoel di sela peninjauan.
Fokus Sorotan: Kualitas Hotmix Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Proyek yang disoroti merupakan peningkatan jalan sepanjang 333 meter dengan jenis pekerjaan hotmix AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course). Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Mitra Usaha Persada, di bawah koordinasi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo, dengan nilai kontrak Rp 275.104.187,25.
Menurut Fajar Gondrong, dari hasil pengamatan lapangan, ditemukan indikasi adanya perbedaan antara spesifikasi teknis yang tercantum di papan proyek dengan kondisi aktual di lapangan.
“Dari kasat mata saja sudah terlihat perbedaan. Kami juga membawa data teknis pendukung. Ketebalan lapisan dan jenis material yang digunakan patut diduga tidak sesuai spesifikasi AC-WC sebagaimana tertulis,” ungkap Fajar sambil memperlihatkan hasil foto dokumentasi di ponselnya.
Kontraktor Tak Hadir, Klarifikasi Tertunda
Menurut jadwal, pihak kontraktor pelaksana serta pejabat teknis dari Dinas Bina Marga dijadwalkan hadir di lokasi peninjauan pada pukul 15.30 WIB. Namun hingga menjelang sore, tidak satu pun dari mereka tampak hadir. Hanya terlihat seorang pengawas lapangan dari wilayah lain, bukan dari proyek bersangkutan.
Ketidakhadiran pihak pelaksana memunculkan tanda tanya dari berbagai pihak. Pasalnya, momentum tersebut seharusnya menjadi ruang bagi kontraktor untuk memberikan penjelasan teknis dan meluruskan dugaan yang berkembang di masyarakat.
Fajar Gondrong menyayangkan sikap tersebut. Ia menilai, keterbukaan merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami datang bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi ingin memastikan uang rakyat benar-benar dikelola dengan baik. Kalau memang sesuai spek, kita akan apresiasi. Tapi kalau ada penyimpangan, ya harus diklarifikasi secara terbuka,” tegasnya.
Satgas: LSM Harus Kritis, tapi Berbasis Data
Dalam kesempatan itu, Kasatgas Anti Premanisme Ipoel Sakera menegaskan bahwa langkah LSM Penjara Indonesia patut diapresiasi karena dilakukan dengan cara yang tertib, berbasis data, dan melalui jalur resmi. Menurutnya, setiap bentuk pengawasan sosial yang dilakukan dengan itikad baik justru akan membantu pemerintah daerah memperkuat tata kelola pembangunan.
“Kritik boleh, tapi harus disertai bukti yang sahih. Jangan sampai hanya asumsi. LSM seperti Penjara Indonesia sudah memenuhi unsur formal, terdaftar di Bakesbangpol, dan punya data lapangan. Itu contoh yang benar,” ujarnya.
Data Teknis Proyek (Berdasarkan Papan Informasi Resmi):
Nama Kegiatan: Peningkatan Jalan Curah Jeru Barat – Jalan Irigasi
Panjang Jalan: 333 meter
Jenis Pekerjaan: Hotmix AC-WC
Nilai Anggaran: Rp 275.104.187,25
Pelaksana: CV Mitra Usaha Persada
Sumber Dana: APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025
Pelaksana Teknis: Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Situbondo
Transparansi Publik Jadi Kunci Pembangunan
Fenomena seperti ini menggambarkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data proyek, partisipasi pengawasan menjadi lebih efektif. Pemerintah daerah pun diharapkan tidak memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian publik terhadap hasil pembangunan.
Menurut beberapa pengamat kebijakan publik, pengawasan oleh lembaga masyarakat justru membantu pemerintah menghindari potensi kerugian negara akibat kelalaian teknis atau moral hazard di lapangan. Selama dilakukan secara objektif dan prosedural, kontrol sosial semacam ini adalah bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat.
Dampak Sosial: Membangun Kepercayaan Lewat Kolaborasi
Pertemuan antara Satgas Anti Premanisme dan LSM Penjara Indonesia juga menciptakan preseden positif bagi Situbondo.
Bambang warga Curah Jeru yang menyaksikan langsung di lokasi menyambut baik langkah tersebut. Mereka berharap peninjauan semacam ini tidak hanya berhenti di satu proyek, tetapi menjadi rutinitas bagi Satgas dan lembaga pengawas untuk memantau seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Situbondo.
“Kami senang kalau proyek diperiksa langsung. Artinya uang rakyat benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kualitas jalan baru rusak dalam hitungan bulan,” kata Bambang
Menuju Tata Kelola Anggaran yang Bersih dan Akuntabel
Kegiatan di Curah Jeru tidak sekadar inspeksi lapangan, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam mengawal pembangunan daerah. Dengan sinergi antara satgas, masyarakat, dan media, proyek pemerintah bisa diawasi lebih terbuka dan terukur.
Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti temuan lapangan dengan pemeriksaan teknis lanjutan. Bila hasil pengecekan mutu menunjukkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, langkah korektif perlu segera diambil, tanpa harus menunggu polemik berkepanjangan.
Sebaliknya, bila proyek terbukti sesuai standar, publik pun perlu diberi informasi secara resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Penutup: Dari Sawah untuk Transparansi
Sore itu, sinar matahari mulai meredup di atas hamparan sawah Curah Jeru. Pertemuan yang awalnya sederhana menjelma menjadi potret kecil dari perjuangan panjang menuju pemerintahan yang bersih dan transparan. Satgas, LSM, dan masyarakat berdiri di tempat yang sama ~ bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk saling mengingatkan bahwa uang rakyat adalah amanah bersama.
Proyek pembangunan, sekecil apa pun nilainya, tetap harus memiliki nilai kejujuran dan tanggung jawab. Karena jalan yang baik bukan hanya soal permukaan aspal yang mulus, tapi juga tentang niat dan komitmen mereka yang membangunnya.
https://Saromben.com
