Pewarta : Dwi Bakti|Saromben.com
Banyuwangi – Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi NasDem-PPP terkait Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2026, khususnya mengenai usulan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui investasi di sektor transportasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi yang dipimpin Wakil Ketua Ruliyono, Kamis (21/8/2025), Fraksi NasDem-PPP menyoroti penurunan pendapatan daerah pada 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp2,558 triliun. Penurunan ini dipicu berkurangnya dana transfer pusat akibat efisiensi nasional dan kondisi ekonomi global.
Juru bicara fraksi, Lia Alystia Ningrum, menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal, termasuk sektor penyeberangan. Ia mencontohkan pengalaman Pemkab Banyuwangi yang pernah mengoperasikan kapal Sritanjung untuk menambah pemasukan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Mujiono menyatakan pihak eksekutif tetap bersikap hati-hati terhadap wacana investasi kapal penyeberangan. Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum melangkah lebih jauh.
“Selain itu, kondisi PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) juga harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah baru. Saat ini masih dikonsultasikan dengan kantor akuntan publik (KAP) untuk percepatan penyelesaian,” jelasnya.
Menurut Mujiono, potensi PAD dari sektor layanan publik memang besar, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan manajemen dan risiko. Ia mengingatkan agar kasus-kasus sebelumnya, seperti yang dialami PT PBS, menjadi bahan evaluasi serius.
“Pengelolaannya juga harus jelas: apakah melalui BUMD, kerja sama dengan pihak ketiga, atau skema lain yang bisa memberikan hasil pasti setiap tahun,” ujarnya.
Mujiono lalu mencontohkan pengelolaan Hotel Blambangan, aset Pemkab Banyuwangi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Model ini dinilai efektif karena memberikan pendapatan rutin sekaligus menjamin perawatan aset.
“Pengalaman menunjukkan BUMD kita manajemennya masih kurang profesional sehingga hasilnya tidak maksimal. Sementara kalau kerja sama dengan pihak ketiga, seperti di Hotel Blambangan, hasilnya jelas terlihat dan aset tetap terjaga,” imbuhnya.
Dengan sikap kehati-hatian tersebut, Pemkab Banyuwangi berkomitmen mengkaji berbagai opsi secara mendalam sebelum memutuskan langkah investasi baru guna memperkuat PAD di tahun mendatang.
