Refleksi atas Dinamika Otoritas, Kepemimpinan, dan Masa Depan Jam’iyah Nahdlatul Ulama
Oleh: HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy
Warga NU, Kiai Kampung
Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka di tengah warga nahdliyin: apakah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini sedang mengalami sekadar dinamika kepemimpinan yang wajar, atau justru menghadapi fragmentasi elite yang memerlukan konsolidasi besar-besaran?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan berbagai perbedaan pandangan, gesekan kewenangan, hingga ketegangan komunikasi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Situasi yang semula dipandang sebagai dinamika internal organisasi, lambat laun berkembang menjadi diskursus publik yang memunculkan kegelisahan di kalangan warga NU akar rumput.
Bagi sebagian besar nahdliyin, perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang asing. Sejak kelahirannya pada 1926, NU dibangun di atas tradisi musyawarah, dialektika pemikiran, serta penghormatan terhadap keragaman pandangan. Namun, ketika perbedaan itu bertransformasi menjadi fragmentasi yang berkepanjangan, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar hubungan antar-elite, melainkan kohesi jam’iyah secara keseluruhan.
Momentum Islah Lirboyo yang sebelumnya diharapkan menjadi titik akhir dari berbagai ketegangan internal ternyata belum sepenuhnya mampu mengembalikan stabilitas organisasi. Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai tafsir mengenai akar persoalan yang sesungguhnya.
Sebagian kalangan melihat konflik sebagai pertarungan visi kepemimpinan. Sebagian lainnya memandangnya sebagai konsekuensi dari perubahan arsitektur kekuasaan di lingkungan PBNU. Ada pula yang menilai bahwa persoalan tersebut merupakan akumulasi dari relasi personal, struktur organisasi, dan konfigurasi politik internal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Membaca Pola, Bukan Mencari Kambing Hitam
Dalam organisasi sebesar NU, mencari satu individu sebagai penyebab tunggal konflik merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan. Konflik organisasi selalu lahir dari interaksi banyak faktor: perbedaan persepsi kewenangan, komunikasi yang tidak efektif, kompetisi pengaruh, hingga perubahan lanskap sosial-politik.
Namun demikian, sejarah organisasi tetap layak dibaca sebagai bahan refleksi.
Salah satu figur yang kerap berada di pusat dinamika kepemimpinan NU selama dua dekade terakhir adalah KH Miftahul Akhyar. Sebagai ulama senior yang telah menempati berbagai posisi strategis, perjalanan beliau tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting dalam sejarah organisasi.
Karier struktural beliau di lingkungan NU dimulai dari tingkat cabang, ketika menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya pada periode 2000–2005. Pada masa yang sama, posisi Ketua Tanfidziyah dipegang oleh KH Asep Saifuddin Chalim, seorang ulama dan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh besar melalui jaringan pendidikan Amanatul Ummah.
Dalam berbagai catatan dan narasi yang berkembang di lingkungan nahdliyin, hubungan kedua tokoh tersebut pernah diwarnai oleh perbedaan pandangan mengenai tata kelola organisasi. Meskipun demikian, perbedaan tersebut merupakan bagian dari dinamika yang lazim dalam organisasi besar.
Perjalanan berikutnya membawa KH Miftahul Akhyar ke tingkat provinsi sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, mendampingi KH Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Tanfidziyah. Sekali lagi, sejumlah pengamat internal NU mencatat adanya dinamika terkait persepsi batas kewenangan antara unsur Syuriah dan Tanfidziyah.
Apakah hal tersebut menunjukkan adanya persoalan personal? Belum tentu. Namun, pola-pola interaksi kepemimpinan yang berulang tentu layak menjadi bahan evaluasi organisasi.
Dari Jawa Timur ke Panggung Nasional
Kiprah KH Miftahul Akhyar di tingkat nasional semakin menguat ketika beliau dipercaya menjadi Wakil Rais Aam PBNU mendampingi KH Ma’ruf Amin pada masa kepemimpinan KH Said Aqil Siradj.
Ketiga tokoh tersebut merupakan figur sentral dalam sejarah NU kontemporer. Mereka hadir dengan karakter kepemimpinan, pengalaman, dan basis sosial yang berbeda. Dalam situasi seperti itu, dinamika internal menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan.
Ketika KH Ma’ruf Amin terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Miftahul Akhyar kemudian mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Rais Aam PBNU sebelum akhirnya terpilih secara definitif pada Muktamar NU ke-34 di Lampung.
Bersama KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU, publik menaruh harapan besar akan lahirnya kepemimpinan yang mampu menghadirkan stabilitas, konsolidasi, dan transformasi organisasi.
Namun, perjalanan kepemimpinan keduanya menunjukkan bahwa membangun harmoni dalam organisasi sebesar NU merupakan pekerjaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar memenangkan kontestasi muktamar.
Perbedaan perspektif mengenai arah organisasi, tata kelola kelembagaan, hingga distribusi otoritas kepemimpinan tampaknya menjadi bagian dari realitas yang sulit dihindari.
Krisis Kepemimpinan atau Krisis Komunikasi?
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah yang sedang terjadi di tubuh PBNU merupakan krisis kepemimpinan, atau justru krisis komunikasi antar-elite organisasi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak sederhana.
Sebagian pihak menilai bahwa konflik yang berkepanjangan menunjukkan belum terbangunnya mekanisme komunikasi internal yang efektif. Sebagian lainnya melihat adanya pergeseran budaya organisasi, di mana ruang-ruang dialog tradisional yang selama ini menjadi kekuatan NU mulai mengalami erosi.
Dalam konteks ini, persoalan sesungguhnya mungkin bukan terletak pada siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan pada bagaimana organisasi mampu membangun kembali mekanisme penyelesaian konflik yang berakar pada tradisi musyawarah dan kebijaksanaan ulama.
Sebab, sejarah NU menunjukkan bahwa organisasi ini selalu mampu bertahan bukan karena absennya konflik, tetapi karena adanya kemampuan kolektif untuk mengelola konflik tersebut.
Merindukan Kepemimpinan Pemersatu
Menjelang Muktamar NU ke-35, kerinduan terbesar warga nahdliyin tampaknya bukan sekadar terhadap sosok pemimpin yang kuat secara politik, melainkan pemimpin yang mampu menghadirkan keteduhan dan persatuan.
Dalam sejarah NU, figur seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz dikenang bukan semata karena keluasan ilmu dan kedalaman pemikiran, tetapi juga karena kemampuan mereka menjadi titik temu berbagai kepentingan dan perbedaan.
Mereka menunjukkan bahwa otoritas tertinggi seorang pemimpin NU sesungguhnya tidak terletak pada jabatan formal, melainkan pada kapasitas moral untuk merawat persatuan jam’iyah.
Muktamar NU ke-35 karena itu bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan. Ia merupakan momentum refleksi kolektif untuk menentukan wajah NU pada masa mendatang: apakah akan terus terjebak dalam fragmentasi elite, atau kembali meneguhkan dirinya sebagai rumah besar yang mampu menaungi seluruh warga nahdliyin.
Pada akhirnya, sejarah tidak selalu mengingat siapa yang paling kuat dalam pertarungan. Sejarah justru lebih sering mengenang siapa yang paling mampu merawat persatuan.
Dan bagi Nahdlatul Ulama, persatuan selalu menjadi warisan paling berharga yang harus dijaga melampaui segala perbedaan.
