SITUBONDO – Bata ringan mulai tersusun, dinding demi dinding berdiri, perancah bambu menjadi penyangga. Aktivitas pembangunan gedung di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, terus berjalan.
Namun, ada satu bagian yang tampaknya belum ikut dibangun: keterbukaan informasi.
Sekitar 25 hari pekerjaan berlangsung, bangunan mulai memperlihatkan bentuknya. Sayangnya, sejumlah informasi mendasar masih belum menemukan bentuk yang jelas. Mulai dari sumber pendanaan, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, pengelola dana, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.
Kalau pembangunan gedung bisa dihitung menggunakan meteran, transparansi justru masih harus dicari menggunakan kaca pembesar.
Di sinilah Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk seolah mendapat pekerjaan baru. Bukan menjadi mandor bangunan, bukan pula tukang aduk semen, melainkan menjadi empat tokoh pewayangan yang ingin memahami ke mana arah cerita pembangunan MI Sliwung.
Semar mungkin akan bertanya dengan bijaksana, “Kalau bangunan ini punya tujuan pendidikan, mengapa informasi pembiayaannya belum ikut mendidik masyarakat?”
Bagong yang terkenal ceplas-ceplos mungkin langsung menyahut, “Waduh, temboknya sudah kelihatan, anggarannya malah sembunyi. Apa ini pembangunan gedung atau permainan petak umpet?”
Gareng mungkin menggaruk kepala sambil menghitung, “Kalau yang dibangun sudah 25 hari, masa mencari tahu sumber dananya saja belum selesai?”
Sementara Petruk, yang gemar menyindir dengan logika terbalik, barangkali berkata, “Jangan-jangan papan informasinya sedang dibangun di tempat lain. Makanya di sini belum kelihatan.”
Tentu saja, keempat tokoh itu hanya ilustrasi. Pertanyaan sesungguhnya tetap membutuhkan jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan.
PENGASUH MENGAKU BELUM TAHU DETAIL PROGRAM, UST JUN DISEBUT SEBAGAI PENGUSUL
Persoalan semakin menarik setelah pengasuh Pesantren Darun Najah, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail program pembangunan maupun sumber pembiayaannya.
Dalam keterangannya, pengasuh menyebut pengajuan bantuan dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Ust Jun dari Bondowoso.
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan administratif yang perlu dijawab secara terbuka.
Siapa sebenarnya Ust Jun? Dalam kapasitas apa ia mengajukan bantuan? Atas nama MI Sliwung, yayasan, pesantren, atau lembaga lain? Apakah terdapat surat mandat dan persetujuan resmi?
Kemudian, siapa yang tercatat sebagai penerima bantuan? Siapa yang mengelola dana? Dan kepada siapa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan?
Semar mungkin akan mengingatkan, bantuan boleh datang dari mana saja, tetapi tanggung jawab tidak boleh ikut menghilang.
Bagong mungkin lebih sederhana bertanya, “Kalau yang mengajukan A, yang membangun B, yang ditempati C, lalu yang bertanggung jawab siapa?”
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan kebutuhan untuk memperjelas rantai administrasi pembangunan.
PAPAN INFORMASI TAK TERLIHAT, PROYEK JANGAN SAMPAI MIRIP ACARA SULAP
Dokumentasi lapangan pada Selasa (10/11/2026) memperlihatkan aktivitas pembangunan dengan konstruksi dinding bata ringan, bukaan pintu dan jendela, serta perancah bambu.
Namun, dalam dokumentasi tersebut tidak terlihat papan informasi pembangunan.
Apabila kegiatan ini menggunakan dana pemerintah atau program bantuan yang mensyaratkan keterbukaan informasi, identitas kegiatan, sumber pembiayaan, nilai anggaran, pelaksana, serta waktu pekerjaan perlu tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat hanya dapat menyaksikan bangunan bertambah tinggi tanpa mengetahui secara memadai bagaimana kegiatan itu dibiayai dan dikelola.
Istilah “proyek siluman” pun muncul sebagai sindiran atas minimnya informasi. Namun, istilah tersebut bukan kesimpulan bahwa pembangunan ilegal. Status administrasi dan sumber pendanaan harus dibuktikan melalui dokumen resmi.
Petruk mungkin akan nyeletuk, “Kalau semuanya terang, tidak perlu takut menyalakan lampu informasi.”
PEKERJA BEKERJA, APD JANGAN CUMA JADI CERITA
Selain persoalan transparansi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan informasi lapangan yang dihimpun, para pekerja disebut belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.
Jika informasi tersebut benar, kondisi itu perlu segera dievaluasi oleh pihak pelaksana dan pengawas pekerjaan.
Dokumentasi memperlihatkan penggunaan perancah bambu dalam aktivitas konstruksi. Pekerjaan di ketinggian memiliki risiko terjatuh, tertimpa material, maupun cedera akibat penyangga yang tidak stabil.
UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar perlindungan keselamatan tenaga kerja.
Gareng mungkin akan berkomentar, “Jangan sampai gedungnya dibangun untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi pekerjanya justru bekerja tanpa perlindungan yang memadai.”
Keselamatan bukan bonus proyek. Bukan pula perlengkapan yang baru dicari setelah terjadi kecelakaan.
DELAPAN PEKERJA, UPAH HARIAN, DAN HITUNGAN YANG PERLU DIPERJELAS
Tim investigasi juga memperoleh informasi mengenai delapan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan.
Empat orang tukang disebut menerima upah sekitar Rp120.000 hingga Rp130.000 per hari, sedangkan empat pekerja pembantu menerima sekitar Rp105.000 per hari.
Jika diasumsikan seluruh pekerja masuk selama 25 hari, estimasi akumulasi pembayaran upah mencapai Rp22.500.000 hingga Rp23.500.000.
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan informasi yang diperoleh, bukan hasil pemeriksaan bukti pembayaran.
Besaran upah perlu dinilai berdasarkan hubungan kerja, jam kerja, pola pembayaran, kesepakatan, serta ketentuan pengupahan yang berlaku.
Semar mungkin akan mengingatkan, “Bangunan memang membutuhkan semen, pasir, dan batu. Tetapi jangan lupa, ada manusia yang mengerjakannya dan hak mereka harus diperhatikan.”
KEPALA TUKANG DISEBUT JARANG DI LOKASI, MUTU JANGAN MENGANDALKAN KEBERUNTUNGAN
Informasi lain menyebutkan kepala tukang jarang berada di lokasi dan hanya sesekali datang memberikan arahan kepada pekerja.
Apabila informasi tersebut benar, sistem pengawasan teknis perlu dijelaskan oleh pelaksana pembangunan.
Pekerjaan konstruksi memerlukan pengawasan terhadap kualitas material, pondasi, kolom, balok, sambungan konstruksi, volume pekerjaan, serta kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi teknis.
Foto bangunan saja tidak cukup untuk menyimpulkan kualitas struktur. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen teknis dan penilaian tenaga ahli apabila diperlukan.
Bagong mungkin akan menyindir, “Kalau mandornya datang sesekali, jangan sampai hasil pekerjaannya juga sesekali memenuhi standar.”
TIM INVESTIGASI LPKAN: KAMI BUKAN MENOLAK PEMBANGUNAN
Tim Investigasi LPKAN menegaskan bahwa sorotan terhadap pembangunan MI Sliwung bukan dimaksudkan untuk menghambat peningkatan fasilitas pendidikan.
Hal utama yang dipertanyakan adalah kejelasan sumber dana, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, dasar kewenangan pengajuan, pelaksana pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pertanggungjawaban pembangunan.
Apabila seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, dokumen pendukung semestinya dapat dijelaskan melalui mekanisme yang benar.
Tim juga mendorong evaluasi terhadap penerapan K3, sistem pembayaran tenaga kerja, serta pengawasan mutu bangunan.
KEPALA SEKOLAH BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan, tim telah berusaha meminta konfirmasi kepada kepala sekolah MI Sliwung melalui pesan WhatsApp.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.
Belum adanya jawaban tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau bukti adanya penyimpangan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi bagi kepala sekolah, ketua yayasan, pengasuh Pesantren Darun Najah, Ust Jun dari Bondowoso, pelaksana pembangunan, maupun instansi pemberi bantuan.
SEMAR, BAGONG, GARENG, PETRUK MENUNGGU JAWABAN
Pada akhirnya, pembangunan MI Sliwung bukan sekadar persoalan bata ringan, semen, dan perancah bambu.
Ada kepentingan pendidikan, keselamatan pekerja, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab penggunaan dana yang harus diperhatikan.
Semar menginginkan semuanya berjalan bijaksana. Bagong ingin jawaban yang tidak berputar-putar. Gareng berharap keselamatan pekerja tidak dilupakan. Petruk meminta agar administrasi tidak lebih sulit ditemukan daripada tukang yang sedang bekerja.
Keempatnya seolah sepakat dalam satu pertanyaan:
“Gedungnya sedang dibangun, lalu kapan keterbukaannya mulai dikerjakan?”
Sebab, bangunan boleh meninggi, tetapi pertanggungjawaban jangan dibuat rendah. Tembok boleh kokoh, tetapi transparansi juga harus berdiri tegak.
Tim Investigasi LPKAN menyatakan akan terus menelusuri perkembangan pembangunan tersebut dan mengupayakan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumentasi lapangan dan keterangan narasumber. Seluruh pertanyaan mengenai sumber pendanaan, administrasi, mutu pekerjaan, dan K3 masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi pihak terkait. Redaksi tidak menyimpulkan adanya tindak pidana.
