SITUBONDO – Di tengah lanskap keamanan yang kian kompleks dan tak selalu kasat mata, sebuah pendekatan berbasis komunitas diuji di daerah: Sabuk Kamtibmas. Gelar apel yang mempertemukan aparat kepolisian dan Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Bhayangkara di Situbondo bukan sekadar seremoni institusional. Ia mencerminkan pergeseran paradigma bahwa keamanan tak lagi bisa dimonopoli negara, melainkan harus dijahit dari akar, melalui partisipasi warga.
Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, yang memimpin apel tersebut, menyampaikan pesan yang lebih strategis daripada seruan normatif. Sabuk Kamtibmas, menurutnya, adalah kerangka operasional untuk membangun sistem keamanan yang hidup, bekerja hingga ke tingkat desa, dan mampu membaca gejala sebelum menjelma menjadi gangguan nyata.
“Ini bukan kegiatan simbolik. Kita sedang membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat agar setiap potensi masalah bisa dikenali dan ditangani lebih awal,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: pendekatan keamanan konvensional yang bertumpu pada respons setelah kejadian tidak lagi cukup. Dalam beberapa tahun terakhir, spektrum ancaman berkembang: konflik horizontal yang dipicu isu identitas, ketegangan sosial akibat tekanan ekonomi, hingga disinformasi digital yang mampu memantik kepanikan dalam hitungan jam. Dalam konteks ini, kecepatan membaca situasi menjadi sama pentingnya dengan kekuatan menanganinya.
Sabuk Kamtibmas mencoba menjawab celah tersebut. Ia dirancang sebagai lingkar koordinasi yang menghubungkan warga, aparat desa, dan kepolisian dalam satu ekosistem komunikasi. Di dalamnya, warga bukan sekadar objek perlindungan, tetapi aktor yang memiliki kapasitas untuk mengenali, melaporkan, bahkan meredam potensi konflik di lingkungannya sendiri.
Di titik ini, Pokdar Kamtibmas mengambil posisi strategis. Ketua Pokdar Kamtibmas Situbondo, H. Ismail, menegaskan bahwa masyarakat siap mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas sosial. “Keamanan bukan hanya tugas polisi. Ini tanggung jawab bersama. Kami siap bekerja sama, menjaga kerukunan, dan mencegah gangguan sejak dini,” katanya.
Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah prasyarat yang tidak ringan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa program berbasis partisipasi sering kali menghadapi persoalan klasik: partisipasi yang tidak konsisten, kapasitas relawan yang beragam, serta kualitas informasi yang belum tentu terverifikasi. Tanpa manajemen yang ketat, jaringan yang dibangun bisa melemah menjadi formalitas administratif.
Di sinilah pentingnya disiplin desain kebijakan. Sabuk Kamtibmas tidak cukup hanya mengandalkan semangat gotong royong; ia membutuhkan instrumen yang lebih teknokratis. Indikator kinerja seperti waktu respons terhadap laporan warga, penurunan tingkat konflik lokal, hingga efektivitas mediasi harus menjadi bagian dari evaluasi rutin. Tanpa ukuran yang jelas, keberhasilan program akan sulit diverifikasi.
Dimensi lain yang tak kalah krusial adalah literasi digital. Di era ketika arus informasi bergerak tanpa filter, ancaman tidak lagi datang dari fisik semata, tetapi juga dari ruang siber. Rumor yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat berkembang menjadi keresahan kolektif. Dalam situasi seperti ini, warga yang tergabung dalam Sabuk Kamtibmas dituntut tidak hanya peka secara sosial, tetapi juga cakap secara informasi.
Jika dikelola dengan tepat, Sabuk Kamtibmas berpotensi menjadi model keamanan berbasis komunitas yang relevan secara nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada satu faktor kunci: kepercayaan. Tanpa kepercayaan antara warga dan aparat, koordinasi akan berjalan kaku, bahkan berpotensi menciptakan resistensi.
Situbondo, dalam konteks ini, sedang berada di titik uji. Apakah kolaborasi ini mampu melampaui batas seremoni dan benar-benar menjadi sistem yang bekerja? Ataukah ia akan berhenti sebagai program yang kuat di konsep namun lemah di implementasi?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya penting bagi daerah ini, tetapi juga bagi arah kebijakan keamanan yang lebih luas. Sebab pada akhirnya, stabilitas tidak dibangun dari instruksi semata, melainkan dari relasi yang hidup antara negara dan warganya.
Jika Sabuk Kamtibmas mampu dijalankan secara konsisten, dengan partisipasi yang terjaga dan sistem yang akuntabel, maka ia bukan hanya akan memperkuat keamanan lokal, tetapi juga menawarkan satu pelajaran penting: bahwa di tengah kompleksitas zaman, keamanan paling kokoh bukanlah yang dikendalikan sepenuhnya dari pusat, melainkan yang tumbuh dari kesadaran kolektif dan dijaga bersama.
