Pewarta : Azis Chemoth|Saromben.com
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, resmi memerintahkan penghentian sementara ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam mulai 1 Agustus 2025. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan larangan tegas agar tidak ada satu ekor pun BBL yang keluar dari Indonesia menuju Vietnam.
Keputusan tersebut disebut sebagai langkah strategis Presiden dalam menata ulang tata kelola BBL. Prabowo menegaskan, aturan ekspor lobster ke depan tidak lagi diatur hanya lewat Keputusan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024, melainkan langsung berada di bawah otoritas Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Penataan aturan ekspor BBL akan diputuskan lewat Perpres, bukan lagi sekadar aturan menteri,” tegas Presiden dalam arahannya.
Satgas Budidaya Lobster Dibentuk
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk Satgas Budidaya Lobster di bawah koordinasi Perpres. Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari KPK, BPK, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, KKP, hingga kemungkinan Kementerian Pertahanan.
Perubahan besar lainnya adalah BLU Situbondo tidak lagi menangani ekspor lobster ke luar negeri. Tugas itu dialihkan kepada Satgas khusus yang nantinya mengatur distribusi dan pengawasan budidaya.
Tarif PNBP Lebih Murah
Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan rekening khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dana setoran ekspor BBL. Tarif PNBP dipangkas menjadi Rp2.000 per ekor, turun dari Rp3.000 per ekor saat masih dikelola KKP lewat BLU Situbondo. Dengan penghapusan biaya operasional Rp1.000 per ekor, beban pungutan nelayan dan eksportir berkurang signifikan.
Proyeksi Aturan Baru
Pemerintah menargetkan Perpres Budidaya Lobster terbit pada akhir Agustus 2025. Jika berjalan sesuai rencana, budidaya lobster luar negeri dapat kembali beroperasi pada akhir September atau awal Oktober.
Sementara itu, Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) menyatakan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan suplai BBL hingga 1 miliar ekor per tahun baik untuk pasar domestik maupun ekspor ke Vietnam. Perusahaan tersebut berfokus mengamankan suplai dari tujuh provinsi, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT, dengan tiga wilayah utama pemasok: DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Harapan Indonesia Jadi Kiblat Perikanan Dunia
Founder BALAD Grup, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyebut kebijakan Presiden ini sebagai momentum bersejarah bagi Indonesia.
“Dengan regulasi yang tegas dan dukungan nelayan, Indonesia bisa menjadi kiblat baru usaha perikanan budidaya dunia,” ujarnya.
