JAKARTA – Proses penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik Nahdliyin. Dinamika yang muncul dalam rapat formatur pertama tidak hanya menyangkut susunan personalia, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai arah kepemimpinan organisasi terbesar umat Islam di Indonesia tersebut.
Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU sekaligus kyai kampung, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, yang dinilai mengedepankan prinsip profesionalisme, kapasitas, serta keterwakilan seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Khalilur, PBNU memiliki tanggung jawab besar sebagai organisasi nasional. Karena itu, penyusunan kepengurusan tidak cukup hanya melihat kedekatan wilayah, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, integritas, dan kontribusi setiap tokoh yang dipilih.
“PBNU bukan PWNU Jawa Timur. PBNU adalah rumah besar seluruh warga Nahdlatul Ulama di Indonesia,” ujar Khalilur dalam keterangannya.
Ia menilai setidaknya terdapat dua prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam membangun struktur kepengurusan PBNU, yaitu profesionalisme sumber daya manusia dan keterwakilan wilayah.
Menurutnya, kedua aspek tersebut penting agar PBNU tetap mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga nilai perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
Dalam dinamika penyusunan pengurus, muncul sejumlah nama yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah Lukman Edy, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang disebut memiliki pengalaman panjang dalam bidang organisasi dan manajemen kelembagaan.
Khalilur berpandangan bahwa pengalaman seseorang dalam mengelola organisasi menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam menempati posisi strategis.
“Yang harus dikedepankan adalah kapasitas dan kemampuan untuk bekerja membesarkan organisasi, bukan sekadar melihat latar belakang seseorang,” katanya.
Terkait munculnya berbagai isu dan spekulasi yang mengaitkan dinamika penyusunan pengurus PBNU dengan kepentingan tertentu, Khalilur mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan sikap tabayun dan tidak mudah menarik kesimpulan tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi besar merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh proses harus tetap berada dalam koridor menjaga persatuan dan kehormatan Nahdlatul Ulama.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan komposisi kepengurusan. Menurutnya, apabila sejumlah posisi strategis diisi oleh tokoh dari wilayah yang sama, maka perlu dipastikan bahwa wajah PBNU tetap mencerminkan keberagaman warga NU dari seluruh penjuru Indonesia.
“NU lahir dari berbagai daerah. Maka kepengurusan PBNU juga harus mampu menghadirkan rasa memiliki bagi seluruh warga Nahdliyin,” ungkapnya.
Khalilur berharap seluruh elemen NU memberikan kesempatan kepada kepengurusan baru untuk bekerja dan menjalankan amanah organisasi dengan semangat khidmah.
Baginya, tantangan terbesar PBNU ke depan bukan hanya persoalan internal organisasi, tetapi bagaimana NU terus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Semoga para muassis NU senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kepada para pengurus yang mendapatkan amanah. Mari bersama menjaga marwah NU,” pungkas HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy.
