Situbondo – Di balik gemuruh operasi penindakan rokok ilegal dan pengawasan ketat pita cukai, ada realitas lain yang bergerak lebih sunyi namun fundamental: kegelisahan jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat yang merasa kian terdesak oleh sistem yang tak sepenuhnya berpihak.
Dari titik inilah HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy Gus Lilur, pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) melontarkan sebuah dokumen gagasan yang tidak sekadar deklaratif, melainkan sarat muatan struktural: PANCA AMPERA (Lima Amanat Petani Tembakau Madura–Nusantara).
Lebih dari sekadar pernyataan sikap, PANCA AMPERA adalah artikulasi tekanan dari lapisan paling bawah industri yang selama ini menjadi tulang punggung produksi, namun kerap menjadi variabel paling rentan dalam setiap perubahan kebijakan.
“Ini adalah suara yang lahir dari realitas, bukan dari ruang rapat. Ini suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menopang industri, tetapi jarang menjadi pusat perhatian,” ujar Gus Lilur, Senin (13/4).
Negara, Cukai, dan Bayang-Bayang Ketimpangan
Industri tembakau Indonesia selama ini berdiri di atas tiga kepentingan besar: penerimaan negara dari cukai, agenda kesehatan publik, dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ketiganya tidak selalu berjalan harmonis.
Cukai hasil tembakau menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara setiap tahun. Namun di sisi lain, struktur tarif yang terus meningkat menciptakan tekanan berlapis terutama bagi pelaku usaha skala kecil yang tidak memiliki elastisitas modal seperti industri besar.
Di titik inilah PANCA AMPERA mengambil posisi: bukan menolak regulasi, tetapi mempertanyakan desainnya.
1. Kriminalisasi atau Simplifikasi Masalah?
Amanat pertama Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi menyoroti pendekatan penegakan hukum yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.
Dalam banyak kasus di lapangan, garis antara pelanggaran administratif dan kejahatan terorganisir menjadi kabur. Pelaku UMKM yang terjebak dalam kompleksitas regulasi kerap diposisikan setara dengan jaringan rokok ilegal berskala besar.
Padahal, secara struktural, keduanya berada dalam spektrum yang berbeda.
Yang terjadi kemudian bukan sekadar penegakan hukum, melainkan potensi over-penalization terhadap sektor yang justru paling rapuh.
2. Rokok Ilegal: Masalah Sistem, Bukan Sekadar Pelaku
Amanat kedua Stop Rokok Ilegal menegaskan garis tegas: praktik ilegal harus dihentikan. Namun pendekatannya tidak berhenti pada penindakan.
PANCA AMPERA memandang rokok ilegal sebagai produk dari market distortion. Ketika biaya masuk ke sistem legal terlalu tinggi dan prosedur terlalu kompleks, maka jalur informal menjadi alternatif yang meski melanggar secara ekonomi dianggap “rasional” oleh sebagian pelaku.
Dengan kata lain, rokok ilegal bukan hanya soal pelaku nakal, tetapi juga indikator adanya barrier to entry yang terlalu tinggi dalam sistem resmi.
3. Cukai Khusus: Rekayasa Ulang Akses ke Legalitas
Usulan cukai khusus rokok rakyat menjadi jantung dari keseluruhan gagasan. Ini bukan sekadar permintaan insentif, melainkan upaya mendesain ulang jalur legalitas agar lebih inklusif.
Dalam kerangka ekonomi fiskal, diferensiasi tarif berbasis skala usaha merupakan praktik yang lazim untuk menjaga keberagaman pelaku dalam satu industri.
Tanpa itu, pasar akan terkonsentrasi pada pemain besar sementara UMKM terdorong ke pinggiran, atau lebih buruk, ke wilayah informal.
“Kalau legalitas terlalu mahal, maka ilegalitas akan selalu menemukan ruang,” tegas Gus Lilur.
4. KEK Tembakau Madura: Dari Komoditas ke Industrialisasi
Amanat keempat menggeser horizon dari jangka pendek ke strategi jangka panjang: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Gagasan ini mengandung dimensi transformasional. Madura yang selama ini dikenal sebagai basis produksi tembakau diproyeksikan naik kelas menjadi pusat hilirisasi industri.
Artinya:
bukan hanya menanam,
tetapi mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan dalam satu ekosistem terintegrasi.
Jika terealisasi, KEK ini berpotensi mengubah peta industri: dari model ekstraktif berbasis bahan baku menjadi model produktif berbasis nilai tambah.
5. Petani: Fondasi yang Terlalu Lama Diabaikan
Amanat terakhir menyentuh inti persoalan: kesejahteraan petani tembakau.
Dalam rantai nilai industri, petani berada di hulu namun ironisnya memiliki daya tawar paling rendah. Mereka menghadapi:
fluktuasi harga yang ekstrem
ketergantungan pada tengkulak
ketidakpastian serapan pasar
Tanpa intervensi negara yang kuat, posisi ini akan terus melemah.
PANCA AMPERA menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh hanya berhenti pada aspek fiskal atau industri, tetapi harus berujung pada kesejahteraan petani sebagai indikator utama keberhasilan.
“Kalau petani tidak kuat, maka industri ini hanya tampak besar di atas, tapi rapuh di bawah,” ujar Gus Lilur.
Antara Kepentingan Negara dan Keadilan Ekonomi
Apa yang ditawarkan PANCA AMPERA pada dasarnya adalah reposisi: dari kebijakan yang berorientasi pada kontrol menuju kebijakan yang juga mengakomodasi keberlanjutan ekonomi rakyat.
Namun di sinilah letak kompleksitasnya.
Negara memiliki kepentingan menjaga:
penerimaan cukai
agenda pengendalian konsumsi
stabilitas industri
Sementara di sisi lain, ada tuntutan untuk:
melindungi UMKM
menekan rokok ilegal
meningkatkan kesejahteraan petani
Ketiganya tidak selalu sejalan.
Sebuah Tantangan Terbuka
PANCA AMPERA pada akhirnya bukan sekadar dokumen gagasan, melainkan stress test bagi arah kebijakan tembakau nasional.
Ia memaksa satu pertanyaan mendasar: apakah negara akan terus mengelola industri ini dengan pendekatan top-down berbasis kontrol, atau mulai membuka ruang bagi desain yang lebih adaptif dan inklusif?
Jika industri tembakau ingin bertahan dalam tekanan global, regulasi ketat, dan dinamika pasar, maka jawabannya mungkin memang tidak bisa lagi parsial.
Ia harus dimulai dari bawah dari petani, dari buruh, dari pelaku usaha kecil mereka yang selama ini tidak banyak bicara, tetapi menopang seluruh struktur industri.
Dan PANCA AMPERA, setidaknya, telah memastikan bahwa suara itu kini tidak lagi bisa diabaikan.
