JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol atau slogan. Pernyataan ini disampaikan dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap masih maraknya penyelewengan dan korupsi di tubuh pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai solusi atas berbagai permasalahan nasional.
“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga mengajak seluruh pejabat publik untuk memperbaiki diri dan sistem, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan.
“Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Pancasila harus menjadi tameng utama bangsa dalam menghadapi tantangan global dan menjaga persatuan di tengah keberagaman.
“Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan,” tambahnya.
Di akhir amanatnya, Presiden Prabowo mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan.
“Marilah kita yakinkan bahwa Pancasila hidup. Pancasila bukan sekedar mantra. Kita tidak boleh diam bila mana nilai-nilai kita dilemahkan. Kita harus menjaga, harus membela, dan harus meneruskan nilai-nilai tersebut agar negara kita melangkah maju,” tandas Presiden.
Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
