JAKARTA – Dalam langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan e-katalog versi 6.0. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Presiden menegaskan pentingnya inovasi digital dalam upaya mendorong pemerintahan yang bersih dan efisien. “Digitalisasi adalah salah satu terobosan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Saya berterima kasih kepada kelompok kerja yang telah berhasil meluncurkan e-katalog versi 6.0 ini,” ujar Presiden.
Presiden optimistis, e-katalog 6.0 akan membawa perubahan signifikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mulai menggunakan sistem ini mulai 1 Januari 2025.
“Katalog ini dapat menurunkan biaya pengadaan hingga 20–30 persen dan mengurangi biaya administrasi sampai 40–50 persen,” jelasnya.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti tantangan efisiensi ekonomi nasional. Berdasarkan penilaian incremental capital output ratio (ICOR), Indonesia dinilai memiliki tingkat ketidakefisienan yang tinggi, bahkan mencapai 30 persen dibandingkan beberapa negara tetangga.
“Dengan implementasi e-katalog ini, kita berharap ketidakefisienan ini bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya.
Presiden mengapresiasi kerja keras berbagai pihak dalam mendukung peluncuran e-katalog 6.0 dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita perlu pengelolaan yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan keberanian untuk menegakkan hukum. Dengan ini, kita dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tutupnya.
