Jakarta – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika internal jam’iyah tidak lagi sekadar riak wacana, melainkan telah menjelma menjadi pertarungan arah sejarah. Di satu sisi, NU berdiri sebagai otoritas keulamaan dengan legitimasi kultural yang mengakar; di sisi lain, ia kian didekati oleh orbit kekuasaan yang sarat kepentingan.
Di tengah lanskap yang kian kompleks itu, Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyuarakan kegelisahan yang, menurutnya, tidak lagi bersifat personal, melainkan representasi dari keresahan kolektif nahdliyin akar rumput.
“Muktamar ini bukan agenda rutin. Ini penentuan arah apakah NU tetap menjadi rumah ulama, atau bergeser menjadi instrumen politik,” tegasnya.
Kaburnya Garis Batas: Agama, Kekuasaan, dan Simbiosis yang Menguat
Dalam pembacaan kritisnya, kemunculan figur-figur seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam orbit strategis NU bukan sekadar dinamika biasa. Ia melihat adanya pola berulang: semakin dekat organisasi dengan kekuasaan, semakin tipis batas antara khidmah keumatan dan kalkulasi politik.
Kepemimpinan Yahya Cholil Staquf pun tak luput dari sorotan evaluatif. Bukan dalam kerangka personal, melainkan sebagai bagian dari fase yang, menurutnya, harus diuji secara terbuka dan objektif.
“Masalahnya bukan siapa orangnya, tapi ke mana arah dibawa. Jika arah keliru, maka sebesar apa pun nama tidak akan menyelamatkan marwah,” ujarnya.
Dari Pesantren ke Panggung Kekuasaan: Pergeseran yang Tak Disadari?
Secara historis, NU dibangun di atas tiga pilar: ilmu, sanad, dan akhlak. Namun, dalam praktik kontemporer, Gus Lilur melihat adanya pergeseran orientasi dari pusat-pusat keilmuan seperti pesantren dan bahtsul masail, menuju jejaring kekuasaan yang lebih pragmatis.
Fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung” menjadi indikator kultural dari pergeseran tersebut: simbol keulamaan dipertahankan, tetapi substansi keilmuan tidak selalu mengikutinya.
Yang lebih mengkhawatirkan, menurutnya, bukan sekadar munculnya figur-figur ini, melainkan normalisasi terhadap kondisi tersebut.
“Ketika yang biasa tampil adalah yang dekat dengan kekuasaan, bukan yang dalam ilmunya, maka kita sedang menyaksikan perubahan standar dan itu berbahaya,” tegasnya.
Paradoks NU: Kaya Ulama, Miskin Keberanian Memilih
Di tengah kritik tersebut, realitas lain justru mengemuka: NU tidak kekurangan figur otoritatif. Nama-nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim disebut sebagai representasi kapasitas keulamaan yang mumpuni.
Namun persoalannya bukan pada ketersediaan tokoh, melainkan pada mekanisme seleksi yang rentan terhadap pengaruh non-keilmuan.
Di titik inilah muktamar menjadi krusial: apakah ia akan menjadi ruang meritokrasi keulamaan, atau sekadar arena konsolidasi kekuatan?
Independensi atau Instrumentalisasi: Titik Kritis NU Hari Ini
Gus Lilur menegaskan, kekuatan historis NU justru terletak pada kemampuannya menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Posisi ini memungkinkan NU berfungsi sebagai penyeimbang moral, bukan perpanjangan tangan kekuatan politik mana pun.
Namun ketika jarak itu menyempit, yang terjadi bukan sekadar perubahan posisi, melainkan pergeseran fungsi.
“NU tidak boleh menjadi alat. Sekali ia menjadi alat, maka ia akan kehilangan daya kritisnya dan pada saat itu, umat kehilangan penuntun,” katanya.
Muktamar sebagai “Clearing House”: Pemurnian atau Pembenaran?
Dalam perspektif strategis, muktamar diposisikan sebagai clearing house ruang untuk membersihkan, menata ulang, sekaligus menentukan arah baru organisasi.
Tetapi pertanyaan krusialnya:
Apakah muktamar akan menjadi ruang pemurnian, atau justru ruang pembenaran atas realitas yang sudah menyimpang?
“Kalau muktamar tidak berani jujur, maka ia hanya akan menjadi formalitas yang memperpanjang masalah,” ujar Gus Lilur.
Kembali ke Ilmu atau Tenggelam dalam Politik
Sebagai jalan keluar, ia mendorong reorientasi total pada penguatan basis keilmuan:
revitalisasi pesantren
penguatan bahtsul masail
pengembangan pemikiran Islam kontekstual
Baginya, legitimasi NU tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari otoritas ilmu dan kepercayaan umat.
“Kalau NU kuat di ilmu, ia akan dihormati tanpa perlu mendekat ke kekuasaan. Tapi jika ia mengejar kekuasaan, cepat atau lambat ia akan diperalat,” tegasnya.
Kalimat Penentu: Ujian Sejarah NU
Di ujung pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini bukan sekadar momentum organisasi, melainkan ujian eksistensial bagi Nahdlatul Ulama.
Dan pada titik inilah seluruh pertaruhan bermuara:
Apakah NU akan tetap menjadi penuntun moral bangsa, atau perlahan berubah menjadi instrumen yang dituntun oleh kekuasaan?
Pilihan itu tidak berada di ruang publik, tetapi di tangan para kiai yang hari ini sedang diuji, bukan oleh lawan, melainkan oleh sejarahnya sendiri.
