Situbondo – Dinamika distribusi gas LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, menghadirkan potret lapangan yang tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, hasil inspeksi mendadak (sidak) menunjukkan kondisi pasokan yang relatif aman dan distribusi yang berjalan lancar di tingkat pangkalan. Namun di sisi lain, suara masyarakat justru menggambarkan realitas berbeda: kelangkaan yang dirasakan langsung di tingkat konsumen, terutama menjelang momentum Hari Raya Idulfitri.
Respons cepat dilakukan Kapokdar Kamtibmas Bhayangkara Polres Situbondo, Haji Ismail, menyusul laporan warga terkait dugaan kelangkaan LPG subsidi. Tanpa menunggu lama, ia turun langsung ke sejumlah titik distribusi di wilayah Besuki untuk melakukan verifikasi faktual. Sidak ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berorientasi pada pengujian kondisi riil di lapangan guna memastikan apakah benar terjadi gangguan dalam rantai pasok energi bersubsidi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, Haji Ismail menyambangi beberapa pangkalan LPG yang menjadi titik distribusi resmi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok LPG 3 kilogram di pangkalan-pangkalan tersebut dalam kondisi tersedia, bahkan distribusi dari agen ke pangkalan terpantau berjalan normal tanpa indikasi keterlambatan maupun pengurangan kuota.
Salah satu keterangan datang dari Andi, pihak yang terlibat dalam distribusi LPG ke pangkalan milik Cecilia Hariyanto yang berlokasi di Jalan Jokotole, Kauman, Desa Besuki. Ia menegaskan bahwa proses pengiriman berlangsung sebagaimana mestinya, sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan.
“Pengiriman ke pangkalan berjalan normal seperti biasa, tidak ada keterlambatan ataupun pengurangan jumlah,” ujarnya.
Temuan serupa juga terkonfirmasi di pangkalan milik Irwan yang berada di Dusun Rawan, Desa Besuki. Di lokasi tersebut, stok LPG terlihat mencukupi, dan tidak ditemukan indikasi adanya hambatan distribusi dari sisi suplai. Secara kasat mata, sistem distribusi pada level agen hingga pangkalan berjalan stabil.
Namun, narasi berbeda justru mengemuka dari masyarakat sebagai pengguna akhir. Fatmawati,
Besuki wilayah pesisir, mengungkapkan bahwa kesulitan mendapatkan LPG subsidi bukanlah fenomena baru. Ia menyebut kondisi tersebut cenderung berulang setiap tahun, khususnya saat mendekati Lebaran.
“Sudah biasa kalau mendekati Lebaran gas jadi sulit. Hampir tiap tahun seperti ini,” ungkapnya.
Keluhan yang lebih kompleks datang dari wilayah pelosok. Son Haji, warga Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang, menggambarkan pengalaman yang lebih ekstrem. Ia harus berkeliling ke berbagai wilayah, mulai dari Taman, Semambung, Widoro Payung, Jetis, hingga Besuki, hanya untuk mencari satu tabung LPG 3 kilogram namun tetap tidak membuahkan hasil.
“Mulai tadi malam sampai siang ini saya cari, sudah capek sekali. Keliling ke banyak tempat, tapi tetap tidak dapat,” ujarnya dengan nada kelelahan.
Pengalaman tersebut menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antara kondisi stok di pangkalan dengan akses riil masyarakat terhadap LPG subsidi. Secara analitis, fenomena ini mengindikasikan adanya potensi bottleneck (hambatan) pada tahap distribusi lanjutan, yakni dari pangkalan ke konsumen akhir.
Beberapa hipotesis dapat diajukan untuk menjelaskan ketimpangan ini. Pertama, adanya lonjakan permintaan yang bersifat musiman menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri. Pola konsumsi masyarakat yang meningkat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil, berpotensi menciptakan tekanan terhadap ketersediaan LPG di tingkat mikro.
Kedua, tidak menutup kemungkinan adanya praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu, yang kemudian mendistribusikan ulang dengan harga lebih tinggi atau untuk kepentingan tertentu. Praktik semacam ini, jika terjadi, dapat mengganggu prinsip distribusi tepat sasaran yang menjadi dasar kebijakan subsidi energi.
Ketiga, aspek geografis dan aksesibilitas wilayah juga menjadi faktor penting. Daerah pelosok seperti Sumbermalang memiliki tantangan distribusi yang lebih kompleks dibandingkan wilayah pusat kecamatan, sehingga potensi keterlambatan atau ketimpangan distribusi menjadi lebih tinggi.
Dalam konteks ini, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya pada level agen dan pangkalan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif hingga ke level distribusi akhir, termasuk pemantauan pola pembelian, distribusi eceran, serta validasi penerima subsidi.
Sidak yang dilakukan Kapokdar Kamtibmas Bhayangkara Polres Situbondo dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam merespons keluhan masyarakat. Namun, efektivitas jangka panjang sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait dalam sistem distribusi energi.
Transparansi data distribusi, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG subsidi menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas pasokan. Tanpa intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, kesenjangan antara kondisi stok di pangkalan dan realitas di masyarakat berpotensi terus berulang.
Masyarakat pun berharap adanya solusi konkret yang tidak bersifat temporer. Ketersediaan LPG 3 kilogram bukan sekadar isu distribusi, melainkan menyangkut keberlangsungan aktivitas rumah tangga dan ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, memastikan distribusi yang adil, merata, dan tepat sasaran menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditunda.
Dengan perhatian yang lebih serius dan pendekatan kebijakan yang berbasis data lapangan, diharapkan persoalan klasik kelangkaan LPG subsidi menjelang Lebaran dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan secara bertahap di masa mendatang.
