[HOAKS] Presiden Prabowo Sebut Megawati Sebagai Saksi Kasus Korupsi Indosat, Ini Faktanya!
SAROMBEN.COM | Jakarta – Sebuah video viral di media sosial kembali menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Dalam video yang beredar di Facebook, X, dan beberapa grup WhatsApp, muncul klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi Indosat.
Namun setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar alias hoaks.
Faktanya, tidak ada pernyataan resmi, siaran pers, atau sumber kredibel yang membenarkan kabar tersebut. Video yang digunakan dalam unggahan viral itu ternyata diambil dari tayangan lama di kanal KOMPASTV, dengan konteks yang sama sekali berbeda.
Video Viral yang Menyesatkan
Video berdurasi sekitar 2 menit 48 detik itu memperlihatkan Presiden Prabowo bersama beberapa tokoh politik, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, dalam satu ruangan.
Narasi dalam unggahan menyebutkan bahwa “Presiden Prabowo memanggil Megawati untuk memberikan kesaksian terkait kasus korupsi Indosat.”
Narasi itu tentu menimbulkan kegaduhan karena mengaitkan nama besar dua tokoh nasional dengan isu hukum tanpa bukti. Dalam waktu singkat, video tersebut disebarluaskan ratusan kali, terutama melalui platform Facebook dan grup percakapan publik.
Beberapa akun bahkan menambahkan teks provokatif seperti:
“Akhirnya Megawati dipanggil Prabowo soal korupsi besar-besaran Indosat!”
Padahal, potongan video tersebut tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan kasus hukum apa pun.
Situs Turnbackhoax.id, yang dikelola oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), melakukan penelusuran mendalam terhadap video tersebut.
Melalui teknik pencarian balik gambar (Google Lens) ditemukan bahwa video yang sama berasal dari unggahan resmi KOMPASTV di YouTube berjudul:
“[FULL] Presiden Prabowo Bersama Megawati hingga Surya Paloh, Tanggapi Situasi Usai Demo”
Video itu diunggah pada 31 Agustus 2025, dan isinya adalah pertemuan Presiden dengan sejumlah ketua umum partai politik untuk membahas situasi nasional pasca demonstrasi besar di akhir Agustus.
Dalam video itu, tidak ada satu pun kalimat yang menyebut atau menyinggung soal “kasus korupsi Indosat.”
Artinya, klaim dalam unggahan viral tersebut sepenuhnya salah dan menyesatkan.
Konteks Sebenarnya: Bukan Kasus Korupsi
Dalam konteks aslinya, Presiden Prabowo memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi masyarakat yang menuntut transparansi kinerja DPR.
Presiden kala itu menegaskan bahwa beberapa anggota DPR yang menimbulkan kemarahan publik sudah dinonaktifkan dari jabatannya.
Megawati dan Surya Paloh hadir sebagai bagian dari dialog kebangsaan, bukan sebagai saksi atau pihak terkait kasus hukum apa pun.
Jadi, mencomot potongan gambar dari momen kebangsaan lalu menambahkan narasi palsu jelas merupakan bentuk disinformasi yang sengaja dibuat untuk memprovokasi.
Jejak Digital dan Analisis Hoaks
Tim pemeriksa fakta menemukan bahwa unggahan pertama video ini muncul dari akun anonim pada 15 Oktober 2025.
Akun tersebut baru dibuat beberapa minggu sebelumnya dan tidak memiliki identitas jelas.
Dugaan kuat, akun itu hanya dibuat untuk menyebarkan disinformasi politik menjelang momentum tertentu.
Polanya sangat umum:
1. Mengambil video asli dari sumber kredibel,
2. Memotong durasi dan konteks,
3. Menambahkan teks dan suara latar yang menyesatkan,
4. Mengunggah ulang dengan klaim palsu agar terlihat meyakinkan.
Dengan algoritma media sosial yang memicu engagement, konten seperti ini cepat viral karena memancing emosi publik ~ baik dukungan maupun kebencian.
Dampak Hoaks terhadap Kepercayaan Publik
Hoaks politik bukan sekadar informasi palsu biasa.
Ia berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara, terutama jika menyerang tokoh-tokoh nasional.
Dalam kasus ini, penyebaran video palsu tentang Presiden Prabowo dan Megawati menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Dampaknya meluas:
Masyarakat yang tidak sempat memverifikasi akan percaya begitu saja.
Isu tersebut dijadikan bahan perdebatan di media sosial.
Lama-kelamaan, publik kehilangan kepercayaan terhadap media resmi.
Fenomena ini dikenal sebagai kerusakan informasi, ketika kebenaran dikaburkan oleh sensasi.
Upaya Polri dan Masyarakat dalam Memerangi Hoaks
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melalui berbagai satuan siber dan humasnya, terus melakukan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyebar hoaks.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memiliki sistem pelacakan digital untuk menelusuri sumber unggahan palsu.
Selain penegakan hukum, Polri juga gencar melakukan edukasi publik.
Lewat portal Tribratanews.polri.go.id, masyarakat bisa menemukan rubrik “Ini Faktanya” yang rutin memuat klarifikasi terhadap berbagai hoaks dan berita bohong.
Tujuannya: mencegah kesalahan informasi berkembang liar di masyarakat.
Polri juga menggandeng komunitas pemeriksa fakta, jurnalis, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat literasi digital di kalangan muda.
Literasi Digital: Cegah Sebelum Tersebar
Menurut pakar komunikasi digital, literasi digital adalah vaksin paling ampuh melawan hoaks.
Masyarakat harus mampu membedakan antara fakta dan manipulasi.
Langkah sederhana yang bisa dilakukan:
1. Periksa sumber. Jangan percaya tanpa media resmi.
2. Cermati tanggal dan konteks. Video lama sering digunakan ulang.
3. Gunakan situs pemeriksa fakta. Seperti Turnbackhoax.id atau TribrataNews.
4. Jangan sebarkan sebelum yakin benar.
Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat menjadi benteng pertama melawan disinformasi.
Peran Media dalam Klarifikasi Isu Publik
Media memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan informasi.
Portal seperti Saromben.com, TribrataNews, dan media kredibel lainnya aktif membangun rubrik Cek Fakta.
Rubrik ini berfungsi sebagai penjernih informasi agar publik tidak tersesat dalam banjir berita palsu.
Selain itu, media juga harus melibatkan narasumber tepercaya ~ bukan hanya mengutip unggahan viral.
Media yang akurat dan transparan akan menjadi benteng terakhir kepercayaan publik.
Kesimpulan: Bijak Sebelum Membagikan Informasi
Kasus hoaks “Presiden Prabowo memanggil Megawati terkait korupsi Indosat” adalah contoh nyata disinformasi politik yang menggiring opini publik secara manipulatif.
Padahal faktanya tidak ada kaitan dengan kasus hukum.
Video tersebut hanyalah dokumentasi resmi pertemuan Presiden bersama tokoh partai membahas isu nasional.
Bijak dalam berinternet adalah tanggung jawab moral setiap warga negara.
Mari bersama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beradab, dan informatif.
Kredit Sumber dan Referensi
Tribratanews.polri.go.id
Turnbackhoax.id
Disclaimer Hukum
Tulisan ini bersifat informasi publik dan edukatif, tidak dimaksudkan untuk menyerang, menuduh, atau menjatuhkan pihak mana pun.
Seluruh kutipan sumber resmi, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, redaksi Saromben.com terbuka untuk hak jawab atau koreksi sesuai aturan hukum Indonesia.
Kontak Redaksi
redaksi@saromben.com
Dusun Tanjung Sari Timur No. 32, RT 1 RW 3, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
