Arena Muktamar X PPP memanas usai muncul klaim aklamasi Mardiono sebagai ketua umum, sementara Rommy menilai proses belum tuntas.
Suasana Muktamar X PPP yang digelar 2025. Forum ini menjadi penentu arah kepemimpinan partai berlambang Ka’bah.
Jakarta – Dinamika politik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat dalam pelaksanaan Muktamar X. Muhammad Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2025–2030 setelah 30 DPW menyatakan dukungan.
Informasi yang beredar menyebutkan seluruh muktamirin, berjumlah 1.304 orang, menyetujui aklamasi tersebut melalui sidang paripurna. Mardiono yang sebelumnya menjabat Plt Ketua Umum PPP menyampaikan apresiasi atas dukungan itu dan berkomitmen memperkuat konsolidasi internal partai.
Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum PPP, diklaim terpilih secara aklamasi pada Muktamar X.
Namun, klaim itu dibantah oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Rommy). Ia menegaskan bahwa kabar terpilihnya Mardiono belum sah karena sidang muktamar masih berlangsung.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi. Sidang-sidang Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini. Agenda muktamar baru selesai Sidang Paripurna IV,” ujar Rommy.
Rommy juga menyebut pemberitaan terkait terpilihnya Mardiono sebagai ketua umum adalah klaim sepihak.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, membantah klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar X.
“Adalah tidak masuk akal dan menyalahi aturan organisasi apapun, bahwa sidang paripurna I langsung menetapkan terpilihnya Ketua Umum. Berita itu palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi memecah belah PPP,” tegasnya.
Situasi ini membuat publik masih menunggu kepastian resmi hasil Muktamar X PPP. Hingga kini, jalannya persidangan masih berlanjut dan keputusan final mengenai pucuk pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut dinantikan oleh para kader dan simpatisan.
Tarik Ulur Kepemimpinan PPP
Ketegangan dalam Muktamar X PPP menunjukkan adanya pertarungan legitimasi antara dua kubu: pendukung Mardiono yang ingin menegaskan posisi aklamasi, dan kubu Rommy yang menekankan prosedural.
Bila klaim aklamasi dibiarkan tanpa mekanisme sah, PPP berpotensi menghadapi dual kepemimpinan seperti yang pernah terjadi pada partai lain. Di sisi lain, konsolidasi internal menjadi kunci, mengingat PPP sedang mencari napas baru pasca hasil Pemilu 2024 yang tidak menggembirakan.
Muktamar ini pada akhirnya akan menentukan apakah PPP bisa keluar dari bayang-bayang konflik internal atau justru makin terfragmentasi menjelang agenda politik nasional berikutnya.
