Mana Lebih Berkelas, Hansip atau Satgas? Ini Analisis Ilmiahnya
Pendahuluan: Dua Garda Rakyat yang Sering Disamakan
Di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dua istilah yang sering terdengar dalam konteks keamanan dan ketertiban adalah Hansip dan Satgas. Keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, membantu pemerintah di tingkat lokal, dan melindungi warga dari berbagai potensi ancaman. Namun, sering kali publik sulit membedakan keduanya ~ bahkan tidak jarang menilai bahwa Hansip dan Satgas memiliki fungsi yang sama.
Padahal, dari sudut pandang struktur kelembagaan, dasar hukum, dan konteks operasional, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hansip adalah bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat resmi dan permanen, sedangkan Satgas merupakan satuan tugas khusus yang bersifat sementara dan tematik.
Artikel ini mencoba menelusuri perbedaan tersebut secara ilmiah, dengan pendekatan sosial–institusional, agar publik memahami posisi dan kelas keduanya secara objektif dan proporsional.
1. Latar Historis Hansip: Dari Pertahanan Rakyat hingga Komponen Nasional
Hansip, atau Pertahanan Sipil, memiliki sejarah panjang yang erat dengan perjuangan bangsa Indonesia. Gagasan pertahanan sipil lahir pada masa awal kemerdekaan, saat rakyat berperan aktif dalam mempertahankan negara dari ancaman militer maupun non-militer.
Melalui perjalanan sejarahnya, Hansip menjadi bentuk konkret partisipasi rakyat dalam sistem pertahanan semesta.
Dasar hukum keberadaan Hansip kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, di mana Hansip termasuk ke dalam komponen cadangan dan pendukung dalam sistem pertahanan nasional. Hansip dibina oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan berada dalam koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tugas pokok Hansip tidak hanya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bela negara di tingkat lokal. Mereka menjadi simbol partisipasi sipil dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara di akar rumput.
Hansip juga memiliki nilai simbolik: menjadi representasi rakyat yang berdaya dan tangguh. Dalam konteks sosial-politik modern, Hansip adalah jembatan antara pertahanan formal negara dengan partisipasi masyarakat sipil. Hansip bukan sekadar penjaga ronda; ia adalah wujud partisipasi aktif warga dalam mempertahankan eksistensi negara dari bawah.
2. Evolusi Satgas: Dari Penugasan Teknis ke Mekanisme Pemerintahan Modern
Sementara itu, istilah Satgas (Satuan Tugas) lebih bersifat dinamis dan berkembang pesat setelah era reformasi. Satgas dapat dibentuk oleh berbagai lembaga: mulai dari tingkat pusat (misalnya Satgas Pangan, Satgas Covid-19, Satgas Saber Pungli), hingga tingkat lokal seperti Satgas Desa, Satgas Keamanan, atau Satgas Bencana.
Secara kelembagaan, Satgas tidak bersifat permanen. Ia dibentuk untuk tujuan atau misi tertentu, dan akan dibubarkan setelah tugasnya selesai. Meski demikian, struktur Satgas bisa sangat kuat, tergantung siapa yang membentuknya.
Satgas di bawah lembaga negara (misalnya Satgas Covid-19 Nasional) memiliki otoritas lintas sektor dan sumber daya besar, sedangkan Satgas di tingkat desa biasanya dibentuk oleh kepala desa atau camat dengan dukungan masyarakat.
Dalam konteks administrasi pemerintahan, Satgas mencerminkan mekanisme pemerintahan responsif dan adaptif. Ketika muncul masalah mendesak, dibentuklah satuan tugas untuk menanganinya secara cepat dan terarah.
Secara operasional, hal ini menunjukkan bentuk efisiensi birokrasi modern, di mana negara tidak harus menunggu sistem formal bekerja penuh untuk bertindak.
3. Perbandingan Kelembagaan: Resmi vs Fungsional
Jika dilihat dari sisi hukum dan kelembagaan, Hansip memiliki kelas kelembagaan yang lebih tinggi. Ia termasuk dalam struktur pertahanan nasional dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah.
Hansip merupakan bagian dari sistem resmi negara, memiliki jalur koordinasi dengan Kemenhan dan TNI, serta menjadi bagian dari program pertahanan rakyat semesta.
Sedangkan Satgas lebih bersifat fungsional dan fleksibel. Ia bisa dibentuk oleh lembaga negara, pemerintah daerah, bahkan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, kelas kelembagaannya relatif ~ bisa tinggi jika dibentuk oleh lembaga nasional, atau terbatas jika dibentuk di tingkat komunitas.
4. Dimensi Sosial dan Partisipatif
Kedua entitas ini juga menarik dilihat dari sisi sosial. Hansip merepresentasikan solidaritas lokal ~ semangat gotong royong, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab warga terhadap keamanan lingkungannya.
Banyak anggota Hansip bekerja secara sukarela, hanya bermodalkan semangat pengabdian. Dalam konteks ini, Hansip adalah manifestasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
Satgas, di sisi lain, merepresentasikan efisiensi sosial dan mobilisasi sumber daya cepat. Ia lahir dari kebutuhan akan kecepatan dan profesionalitas dalam menghadapi masalah.
Ketika pandemi Covid-19 melanda misalnya, pembentukan Satgas di seluruh Indonesia membuktikan bahwa struktur fleksibel dapat bergerak lebih cepat dibandingkan sistem birokrasi tradisional.
Keduanya, baik Hansip maupun Satgas, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dua model partisipasi sosial yang berbeda namun saling melengkapi:
Hansip mencerminkan partisipasi berbasis komunitas (bottom-up).
Satgas mencerminkan partisipasi berbasis kebijakan (top-down).
5. Analisis Konseptual: Kelas dan Kewenangan
Istilah “berkelas” dalam konteks kelembagaan bisa diartikan sebagai tingkat legitimasi, otoritas, dan keberlanjutan suatu institusi.
Dari perspektif hukum dan sistem pertahanan nasional, Hansip jelas lebih berkelas karena termasuk bagian dari struktur resmi negara. Ia memiliki pengakuan legal, fungsi strategis, serta pembinaan langsung dari lembaga tinggi negara.
Namun jika “berkelas” diartikan dari kapasitas fungsional dan dampak lapangan, Satgas bisa lebih unggul.
Satgas bekerja cepat, adaptif, dan mampu menyentuh persoalan yang spesifik.
Dalam konteks kebijakan publik modern, fleksibilitas adalah bentuk kelas baru ~ bukan hanya formalitas, tapi efektivitas.
Dengan demikian, “kelas” Hansip dan Satgas tidak bisa dibandingkan secara mutlak.
Hansip berkelas secara struktural dan ideologis, sementara Satgas berkelas secara teknokratis dan pragmatis.
Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama: antara idealisme pertahanan rakyat dan pragmatisme manajemen modern.
6. Perspektif Pemerintahan dan Keamanan Lokal
Dalam konteks pemerintahan desa, keberadaan Hansip sering beririsan dengan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
Satlinmas pada dasarnya merupakan pembaruan dari konsep Hansip di era modern, dengan tugas yang lebih fokus pada perlindungan masyarakat dalam kegiatan sosial dan penanggulangan bencana.
Namun di banyak daerah, istilah “Hansip” masih melekat kuat karena memiliki nilai historis dan emosional tersendiri.
Sementara itu, Satgas Desa biasanya dibentuk secara ad-hoc oleh kepala desa untuk tujuan tertentu: seperti pengamanan acara besar, penanggulangan banjir, atau pencegahan narkoba.
Satgas dapat bekerja berdampingan dengan Hansip, bahkan sering kali melibatkan mereka secara langsung.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa di tingkat lokal, Hansip dan Satgas saling melengkapi, bukan bersaing.
Hansip menjaga keamanan dasar, sedangkan Satgas menyelesaikan persoalan yang memerlukan tindakan cepat.
Sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang pejabat Kemendagri dalam forum keamanan desa:
“Hansip adalah fondasi ketertiban, sementara Satgas adalah tangan yang bergerak cepat.”
7. Tantangan di Era Digital dan Transformasi Sosial
Era digital membawa tantangan baru bagi keduanya. Keamanan tidak lagi hanya soal fisik, tapi juga keamanan informasi dan sosial.
Hansip harus beradaptasi dengan bentuk ancaman baru, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi digital.
Sementara itu, Satgas perlu menyesuaikan diri dengan koordinasi daring, transparansi data, dan akuntabilitas publik.
Transformasi digital ini menuntut modernisasi kelembagaan dan literasi digital bagi anggota Hansip maupun Satgas.
Jika tidak, keduanya bisa kehilangan relevansi di mata masyarakat modern.
8. Dimensi Psikologis: Identitas dan Kelas Sosial
Secara psikologis, masyarakat sering menilai Hansip sebagai simbol “rakyat kecil” ~ sosok sederhana yang berjaga di pos ronda dengan seragam hijau dan baret merah.
Sementara Satgas sering dipandang lebih “resmi” dan “modern” karena tampil dengan atribut institusional dan struktur komando yang tegas.
Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar.
Hansip mungkin sederhana secara visual, tetapi mereka memiliki legitimasi hukum dan ideologis yang lebih kuat.
Sebaliknya, Satgas memang tampak modern, namun tidak selalu memiliki dasar hukum permanen.
Maka, dalam kerangka ilmiah, “kelas” bukan hanya dilihat dari simbol dan seragam, tetapi dari fungsi sosial, dasar hukum, dan kontribusi nyata terhadap negara.
9. Kesimpulan Analitis: Dua Entitas, Dua Kelas yang Saling Melengkapi
Berdasarkan analisis di atas, perbedaan antara Hansip dan Satgas bukan sekadar soal nama, melainkan filosofi dan orientasi kelembagaan.
Hansip lahir dari semangat bela negara dan gotong royong rakyat. Satgas lahir dari kebutuhan birokrasi modern yang cepat dan efektif.
Secara kelembagaan, Hansip lebih berkelas karena menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional dengan dasar hukum kuat.
Secara operasional, Satgas lebih berkelas karena fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Keduanya merupakan representasi dua paradigma negara:
Hansip = paradigma partisipatif dan ideologis
Satgas = paradigma fungsional dan adaptif
Indonesia membutuhkan keduanya.
Hansip menjaga akar nasionalisme di masyarakat bawah, sementara Satgas memastikan birokrasi tetap tanggap terhadap dinamika zaman
Baca Juga: Kompi Siaga A Polres Lumajang Gelar Patroli Malam Antisipasi 4C dan Balap Liar
KKN SDGs UPN Jatim Dorong Kesadaran Sosial di Masyarakat Kota Surabaya
Baca Juga: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara – Kemenhan RI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) – Struktur Satgas
Daftar Pustaka:
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara.
Kementerian Pertahanan RI. (2022). Pedoman Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Jakarta: Kemenhan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Profil Satgas Penanggulangan Bencana di Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. (2020). Efektivitas Satuan Tugas dalam Tata Kelola Pemerintahan Responsif.
Wibowo, A. (2023).Pertahanan Sipil dan Dinamika Ketahanan Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
Https://Saromben.com
