Pertanyaan tentang apakah pemimpin zaman kini merupakan keturunan pemimpin masa lampau terus berulang dalam diskursus publik. Ia muncul di persimpangan sejarah, budaya, dan politik modern. Di Nusantara khususnya Jawa pertanyaan ini tidak sekadar politis, melainkan juga kultural. Ia menyentuh ingatan kolektif tentang trah, wahyu, dan tanggung jawab kekuasaan.
Dalam sejarah, terutama pada era kerajaan, kepemimpinan memang ditentukan oleh garis keturunan. Raja dan bangsawan memperoleh legitimasi melalui silsilah darah. Konsep trah menjadi dasar kesinambungan kekuasaan, sementara gelar dan upacara mengukuhkan otoritas. Dalam konteks tersebut, darah bukan sekadar identitas biologis, melainkan simbol keteraturan kosmos dan stabilitas sosial.
Jejak sejarah itu tidak sepenuhnya hilang. Hingga kini, masih ada tokoh publik yang secara genealogis terkait dengan elite masa lalu. Nama keluarga, cerita leluhur, dan simbol kebesaran tetap memiliki resonansi di tengah masyarakat. Fakta ini tidak dapat diingkari. Sejarah meninggalkan warisan, baik berupa nilai maupun pengaruh sosial.
Namun, Indonesia modern berdiri di atas fondasi yang berbeda. Sistem demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tidak diwariskan, melainkan dipilih. Presiden, gubernur, dan kepala daerah memperoleh mandat melalui mekanisme elektoral. Secara konstitusional, tidak ada ruang bagi pewarisan tahta. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin, sepanjang memenuhi syarat dan memperoleh kepercayaan rakyat.
Meski demikian, realitas politik menunjukkan bahwa pengaruh keluarga tetap berperan. Fenomena politik dinasti hadir bukan sebagai ketentuan hukum, melainkan sebagai praktik sosial. Anak atau kerabat tokoh besar kerap memiliki modal awal berupa pengenalan publik, jaringan, dan akses sumber daya. Modal ini dapat membuka jalan, tetapi tidak menjamin keberhasilan. Ia memberi peluang, bukan kepastian.
Pada titik inilah budaya Jawa menawarkan lensa pemaknaan yang lebih halus melalui konsep wahyu kepemimpinan. Wahyu sering dipahami secara mistik, seolah turun secara eksklusif pada trah tertentu. Padahal, dalam khazanah serat dan babad, wahyu adalah metafora legitimasi moral. Ia melekat pada pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan.
Serat Kalatidha karya Ranggawarsita mengingatkan tentang krisis kepemimpinan ketika nilai ditinggalkan. Dalam bait terkenalnya disebutkan:
“Zaman edan, yen tan melu edan, ora keduman.”
(Zaman gila, jika tidak ikut gila, tidak kebagian.)
Namun, Ranggawarsita melanjutkan dengan penegasan etis:
“Eling lan waspada.”
(Ingat dan waspada.)
Kutipan ini bukan pembenaran untuk ikut arus, melainkan peringatan bahwa pemimpin diuji justru saat zaman sulit. Wahyu tidak berpihak pada kelicikan, tetapi pada kejernihan sikap.
Serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV bahkan lebih tegas menempatkan kepemimpinan pada ranah laku. Dalam salah satu ajarannya disebutkan bahwa pemimpin harus andhap asor, menahan diri, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kekuasaan tanpa pengendalian diri hanya akan melahirkan kerusakan.
Dalam narasi Jawa, wahyu tidak melekat selamanya pada satu trah. Ia dapat berpindah ketika pemimpin gagal menjaga laku utama. Ketika keadilan dilanggar, ketika keserakahan menguasai, wahyu meninggalkan penguasa. Dengan demikian, budaya Jawa sejatinya menolak absolutisme darah. Trah penting sebagai identitas, tetapi perilaku dan kapasitas jauh lebih menentukan.
Pandangan ini relevan untuk membaca kepemimpinan masa kini. Mitos tidak selalu bertentangan dengan rasionalitas; ia kerap menjadi bahasa simbolik untuk menyampaikan etika. Kepercayaan terhadap wahyu adalah pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak bawaan. Ia menuntut tanggung jawab, bukan sekadar klaim silsilah.
Dari sudut pandang ilmiah dan psikologi modern, kepemimpinan bukan sifat biologis yang diwariskan melalui gen. Tidak ada bukti bahwa kecakapan memimpin diturunkan secara genetis. Yang dapat diwariskan adalah lingkungan: pendidikan, nilai keluarga, pola asuh, dan jejaring sosial. Anak yang tumbuh di lingkungan elite memiliki peluang lebih besar untuk belajar tentang kepemimpinan, tetapi peluang tidak sama dengan kemampuan.
Banyak contoh menunjukkan bahwa keturunan tokoh besar tidak selalu berhasil menjadi pemimpin yang efektif. Sebaliknya, tidak sedikit pemimpin lahir dari latar belakang sederhana, tanpa silsilah elite, tetapi mampu tampil dengan integritas dan keberanian. Fakta ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah hasil proses, bukan takdir darah.
Menyederhanakan kepemimpinan modern sebagai kelanjutan langsung dari kepemimpinan masa lampau karenanya bersifat reduktif. Ia mengabaikan perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Tantangan hari ini ketimpangan, tata kelola yang kompleks, arus informasi yang cepat, serta tuntutan transparansi menuntut kapasitas adaptif dan akuntabel.
Sejarah memberi pengaruh, budaya memberi makna, tetapi zaman memberi ujian. Pemimpin hari ini diukur bukan dari siapa leluhurnya, melainkan dari apa yang ia lakukan. Keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh romantisme masa lalu, tetapi oleh kemampuan menjawab persoalan masa kini dan menyiapkan masa depan.
Nusantara, dengan kearifan lokalnya, mengajarkan keseimbangan: menghormati leluhur tanpa menuhankannya. Tradisi memberi akar, tetapi tidak boleh membelenggu langkah. Trah dapat menjadi sumber inspirasi, wahyu menjadi penunjuk etika, tetapi kepemimpinan sejati lahir dari laku, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.
Pada akhirnya, apakah pemimpin zaman kini merupakan keturunan pemimpin masa lampau? Secara faktual, ada yang demikian. Secara sistem, tidak diwajibkan. Secara budaya, dimaknai secara simbolik. Namun, secara moral dan praktis, kepemimpinan selalu harus dibuktikan.
Masa depan bangsa tidak diwariskan melalui darah, melainkan dibangun melalui keputusan dan tindakan. Sejarah boleh memberi cerita, tetapi tanggung jawab kepemimpinan selalu berada di masa kini. Di situlah ukuran sejati seorang pemimpin ditentukan.
